Sudah banyak lembaga melakukan evaluasi atas setahun berjalannya pemerintahan Prabowo di antaranya Forum Tanah Air (FTA) lembaga yang menghimpun diaspora Indonesia di berbagai negara.
Berkedudukan di New York, USA. Kepedulian atas negaranya membuat kerelaan untuk turut mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo selama satu tahun.
Banyak hal yang mendapat sorotan sekaligus penilaian khususnya aspek politik dan hukum.
Lima hal yang harus dijadikan agenda prioritas Prabowo untuk memperbaiki nilai raport yang kini masih berwarna merah.
Lima hal itu mendapat nilai presentase tinggi untuk tindak lanjutnya, yaitu:
Pertama, reformasi Polri yang tidak boleh hanya omon-omon.
Salah satu klausul adalah menempatkan kepolisian di bawah kementerian sehingga tidak langsung di bawah Presiden, dimana 86,7 persen reponden menghendaki reformasi kepolisian ini.
Kedua, reformasi diawali dengan mundur atau dimundurkan Kapolri Listyo Sigit.
Kasus terlindas driver ojol dan tewas 10 orang pada kerusuhan akhir Agustus memperkuat desakan, 95,8 % untuk pencopotan Kapolri.
Ketiga, penuntasan skandal ijazah palsu Jokowi sebagai utang Prabowo.
Publik ingin melihat barang bukti ijazah tersebut. Lalu uji forensik secara independen, 92,9 persen responden dukung hal ini.
Keempat, Gibran itu Wapres bocil yang tidak layak karena terlalu banyak cacat baik cacat konstitusi, administrasi, moral, hak asasi, maupun akademik, dimana 91,2 persen responden minta agar Prabowo ikut mendesak pemakzulan Gibran.
Kelima, penegakan hukum didengungkan Prabowo.
Sebanyak 96,5 persen responden sepakat ada perbaikan jika pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri diganti pada rezim Prabowo.
Law Enforcement adalah penentu perubahan atas rezim lama.
Agenda prioritas politik dan hukum tentu paralel dengan pemenuhan tuntutan bidang lain seperti peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, atau lainnya.
Hanya saja bidang politik dan hukum dalam lima prioritas di atas menjadi tuntutan cepat dan ingin segera dilihat.
Mudah pula untuk direalisasikan asal ada kemauan dan keberanian.
Inilah desakan pada pemerintahan Prabowo hasil evaluasi setahun.
Masih “rapor merah dan dalam bayang-bayang Jokowi”.
Artinya, tidak ada pilihan lain ķselain Prabowo harus melepas ketergantungan dan kendali Jokowi.
Orang-orang Jokowi di Kabinet seperti Bahlil, Luhut, Tito, Pratikno, Airlangga dan Zulhas mutlak harus diganti.
Tidak boleh membiarkan parasit terus menempel dan mengganggu.
Selama 6 (enam) bulan ke depan menjadi batu ujian bagi Prabowo untuk membuktikan kemampuan dan keberaniannya.
Jika lima agenda prioritas politik di atas tidak ada yang mampu dilaksanakan, maka Prabowo memang tidak becus memimpin negara.
Rakyat mesti mengevaluasi kembali akan keberadaannya.
Bila memang tidak becus, buat apa dipertahankan?
Perlu solusi konstitusional untuk mengganti dengan yang lebih baik sebelum semua lerlambat dan membusuk seperti busuknya rezim Jokowi terdahulu.
Prabowo harus berani mengubah bukan melanjutkan kebrobrokan.
Jalan bagi dukungan rakyat semesta adalah melaksanakan lima agenda politik prioritas di atas.
Mundurkan Listyo, reformasi Polri, ganti pimpinan KPK dan Jaksa Agung, tuntaskan ijazah palsu Jokowi, serta makzulkan Gibran.
M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Redaktur: Abdul Halim