JAKARTA – Akhir dari drama Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara, memilih Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) versi agenda yang diklaim sebagai kongres luar biasa (KLB), Jumat (5/3/21).
Terkait itu, pengamat politik Universitas Parmadina A. Khoirul Umam menyarankan agar pemerintah menyelamatkan Partai Demokrat, meskipun notabene partai oposisi.
Dulu, kata Umam, PDIP dipersekusi oleh kekuasaan Orba. Mereka yang kini berada di kekuasaan tahu betul bagaimana nilai-nilai demokrasi itu dirusak otoritarianisme dan pembiaran negara.
Pengalaman itu, lanjut Umam, seharusnya membuat pemerintah saat ini paham, bahwa cara-cara kasar pelemahan oposisi itu tidak baik untuk demokrasi.
“PDIP yang kini di pemerintahan tentu tahu betul rasanya dipersekusi. Kesadaran itu seharusnya menggerakkan pemerintah untuk melindungi semua, termasuk kelompok oposisi dari praktik-praktik pembusukan yang tidak sehat itu”, kata Umam, Jumat (5/32021).
Lagi pula, belakangan Presiden Jokowi juga meminta agar komitmennya terhadap demokrasi tidak dipertanyakan lagi.
“Sikap pemerintah kepada Demokrat, akan menjadi pembuktian seperti apa sebenarnya kualitas demokrasinya,” jelasnya.
Jika pemerintah memilih diam atau mendiamkan proses intervensi eksternal yang melibatkan KSP Moeldoko itu berjalan, maka hal itu akan sangat merugikan kredibilitas moral politik pemerintahan.
“Jangan sampai pemerintah yang berniat baik, malah kena getah dari ulah segelintir elitnya. Nila setitik, rusak susu sebelanga,” katanya Umam. (abd)