Pelantikan Kasubbag Kepegawaian, Ini Arahan Kakanwil Kemenkumham Sulsel

Pelantikan Kasubbag Kepegawaian, Ini Arahan Kakanwil Kemenkumham Sulsel. Foto/Ist

MAKASSAR – Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel Harun Sulianto melantik dan mengambil sumpah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Andi Rahmat dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum Madya, Serli Randabunga.

Acara yang menerapkan protokol kesehatan tsb berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas l Makassar, Senin (11/10/21). Andi Rahmat sebelumnya menjabat Kepala Subbidang, Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham Sulsel. Ia menggantikan Jafar yang pensiun sejak 1 Juli 2021.

Harun meminta Andi Rahmat harus mampu berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti dengan Badan kepegawaian Negara (BKN), juga harus mampu berkonsultasi dengan Biro kepegawaian di Jakarta dan memberikan layanan kepegawaian secara cepat dan tepat kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, lmigrasi dan Balai Harta Peninggalan (BHP).

“Saat ini kita sedang melakukan seleksi CPNS untuk itu diperlukan kerja keras, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” jelas Harun.

Sementara kepada Serli Randabunga, dirinya meminta lmeakukan penyuluhan hukum yang berkualitas guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harun juga minta jajarannya mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi Tim Penilai Nasioanl (TPN) dari Kemenpan-RB terkait WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Pelantikan ini dihadiri Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Imigrasi Dodi Karnida, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto.

Selanjutnya, Kabag Humas dan Program Jhon Batara, Kabid HAM Utari Sukmawati, Kepala Bagian Umum Basir, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Khomaini, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Meidy Zulqadri serta Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Maemunah. (mirza)

Related posts

Harga BBM Naik, Komisi VI Minta Antisipasi Dampak dan Kejelasan Strategi Energi

WNA Bermasalah Terungkap, DPR Minta Sistem Pengawasan Terpadu Segera Dibangun

PKB Desak Komdigi Perketat Pengawasan Film Digital Bermuatan Sensualitas