MAKASSAR – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto mengatakan, DPRD Wajo telah melakukan konsultasi Ranperda Kabupaten Wajo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Kanwil Sulael, di Aula Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator Negara Makassar, Jumat (22/10/21).
“Salah satu peran Kanwil Kemenkumham adalah memberikan pendampingan dan masukan pada pembentukan produk hukum daerah yang disusun agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya, Sabtu (23/10/21).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 59/2015, bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan wajib mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Menurut Anggoro, pengharmonisasian yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, saat ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Menutup sambutannya, Anggoro menyampaikan harapan, Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kab.Wajo dapat terus bekerjasama dan berkolaborasi ke depannya dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas di Kab.Wajo, yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat.
Tim Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil kemenkumham Sulsel Zona Kabupaten Wajo yang mendampingi konsultasi tersebut terdiri atas Dr. Muhammad Fadli, Adwijayanthy Noer, Anggria Septariani, dan A. Adryana Akbar.
Tim perancang menyarankan agar DPRD Wajo memperhatikan lampiran UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait matriks pembagian urusan kewenangan konkuren.
Tim Perancang Dr Muhammmad Fadli mengatakan Pengaturan PPNS dalam peraturan daerah tidak boleh melebihi kewenangan dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
“Hal tersebut sudah diatur dalam Lampiran UU No. 23/2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” Ungkap Fadli.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, mengapresiasi kolaborasi dan sinegri Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Wajo dengan pihaknya. Saat ini sudah ada 8 (delapan) kabupaten/kota dan 3 (tiga) DPRD kabupaten/kota terjalin kolaborasi dan sinergi.
Semua itu dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan tentang Penyusunan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah.
Selama tahun 2021 ini sudah ada 64 (enam puluh empat) Ranperda/Perda yang diharmonisisasi, termasuk 7 (tujuh) kali konsultasi dan Fasilitasi naskah akademik 2 (dua) kali, serta melaksankan analisi dan evaluasi terhadap 12 (dua belas) produk hukum daerah.
Pada Kegiatan ini turut hadir Kepala Bidang Hukum Andi Haris, Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Maemunah.
Sementara dari Kabupaten Wajo hadir Ketua Pansus Ranperda PPNS inisiatif DPRD Kab. Wajo H. Ambo Mappasessu, Wakil Ketua Pansus H. Zainuddin Ambo Saro, para Anggota Pansus, serta Kepala Bagian Hukum Pemda Kab. Wajo, Andi Elvira Fajarwati. (mirza)