Bupati Radiapoh Diduga Pinjam Pakaikan Aset Pemkab Simalungun seperti Harta Pribadi

Kendaraan dinas aset Pemkab Simalungun yang digunakan Albert Sinaga, pensiunan PNS terlihat parkir di Kota Pematangsiantar, belum lama ini. Foto/Ist

SIMALUNGUN –  Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga diduga meminjam pakaikan sejumlah kenderaan mobil dinas plat merah aset pemerintah daerah seperti harta pribadinya.

Pasalnya sejumlah tim sukses pada Pilkada 2020, bebas menggunakan mobil aset pemerintah daerah.

Padahal masih banyak pejabat Pemkab Simalungun setingkat eselon III justri tidak memperoleh kendaraan dinas.

Dari pengamatan, Selasa (5/4/22), sejumlah tim sukses yang tidak jelas jabatannya di jajaran Pemkab Simalungun justri menggunakan mobil dinas plat merah.

Diantaranya Albert Sinaga menggunakan kendaraan dinas Daihatsu Terios dengan nomor polisi BK 1386 T dan sejumlah tim sukses lainnya juga diberikan kenderaan aset Pemkab Simalungun.

Ironisnya pengguna kendaraan aset Pemkab Simalungun itu tidak jelas jabatannya di jajaran pemerintah daerah dan terkesan tidak sungkan menggunakannya.

Direktur Institute Law of Justice (ILAJ) Fawer Full Fander Sihite mendesak Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga menertibkan penggunaan kendaraan dinas yang menyimpang bukan digunakan oleh ASN.

“Memang boleh saja dipinjam pakaikan kepada pihak lain aset Pemkab Simalungun. Namun harus jelas siapa yang meminjam dan kegunaannya untuk apa. Bukan dipinjamkan kepada pihak lain yang tidak jelas statusnya,” ujar Sihite.

Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Simalungun, Rikardo yang dikonfirmasi meminta supaya masalah ini ditanyakan ke seksi perlengkapan terkait siapa-siapa pengguna kendaraan dinas.

Namun, terkait mobil Daihatsu Terrios BK 1386 T dia mengatakan memang tercatat di sekretariat daerah Pemkab Simalungun. (ricky fh)

Related posts

Bintara Muda Tewas Tak Wajar di Asrama, PKB: Polri Harus Transparan

DPR, Sengketa Lahan di Tanah Abang Harus Selesai Sebelum Rusun Subsidi Dibangun

2 Siswa di Gresik Jadi Korban Peluru Nyasar, Komisi I Desak TNI Lakukan Audit Investigasi