SIMALUNGUN – Ratusan kepala desa (Pangolu) di Kabupaten Simalungun, Sumut resah dan pusing.
Mereka diarahkan menyiapkan anggaran untuk pembelian bibit berbagai jenis tanaman perkebunan dan belanja perlengkapan penanganan Covid-19 dari Dana Desa (DD) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori/Desa (DPMN) kepada perusahaan tertentu.
Informasi yang diperoleh untuk pembelian perlengkapan penanganan Covid-19, kepala desa diarahkan untuk membeli dan mentransfer dana pembeliannya kepada CV RJ sekitar Rp50 juta dan untuk pembelian bibit tanaman perkebunan ke CV MP senilai Rp60 juta.
“Pihak DPMN Pemkab Simalungun melalui salah seorang kepala bidang dan pegawai honor, meminta kepala desa supaya membeli dan menyetorkan pembayaran ke rekening CV RJ dam CV MP. Padahal anggaran untuk pengadaannya tidak sesuai dengan musyawarah dusun dan desa,” ujar salah seorang kepala desa di Kecamatan Raya.
Para kepala desa mengaku berat mengikuti arahan pihak DPMN Pemkab Simalungun, karena khawatir menimbulkan masalah hukum nantinya terkait pertanggung jawaban.
Namun, jika tidak dituruti arahan pihak DPMN Pemkab Simalungun, para kepala desa akan dipersulit dalam berbagai urusan termasuk pencairan dana desa.
“Selama ini tidak ada kejahatan sebesar ini, tapi kenapa di masa pemerintahan Pemkab Simalungun dipimpin bupati Radiapoh H Sinaga sangat berani sekali intervensi pejabat bahkan pegawai honor, yang melampaui batas,” sebut kades yang memohon namanya tidak ditulis.
Sementara itu, Kepala DPMN Pemkab Simalungun Jonni Saragih yang dikonfirmasi membantah adanya arahan kepada kepala desa untuk membeli bibit dan perlengkapan penanganan Covid-19 ke perusahaan tertentu. “Saya pastikan tidak ada itu,” ujar Jonni. (ricky fh)