SIMALUNGUN – Sejumlah anggota DPRD Simalungun hingga saat ini belum menerima buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang sudah disahkan akhir tahun 2021 lalu.
Informasi yang beredar di kalangan anggota DPRD Simalungun, Senin (27/6/22) tidak beredarnya buku tersebut diduga terkait adanya pengalihan anggaran untuk sejumlah proyek yang nilainya mencapai miliaran satu paket pekerjaan, termasuk rehabilitasi kantor bupati di Pematang Raya yang menelan biaya Rp4 miliar.
Padahal proyek itu tidak pernah dibahas dan dialokasikan anggarannya di APBD TA 2022.
Sebelumnya, beredar kabar sejumlah proyek seperti rehabilitasi kantor bupati Simalungun di Pematang Raya senilai Rp4 miliar lebih tidak pernah dibahas pada rancangan APBD TA 2022, namun tiba-tiba pekerjaannya dilaksanakan bahkan disebut-sebut tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Wakil ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang sebelumnya mengatakan, sepengetahuannya tidak pernah terancantum di draft APBD TA 2022 anggaran rehabilitasi kantor bupati di Pematang Raya senilai Rp4 miliar lebih.
Itulah setahu saya tidak pernah dicantumkan anggarannya di usulan APBD TA 2022,” ujar politisi PDIP itu.
Sekretaris DPRD Simalungun Marolop Silalahi yang dikonfirmasi terkait adanya dugaan kesegajaan buku APBD TA 2022 tidak dibagikan kepada sejumlah anggota dewan untuk menutupi adanya pengalihan sejumlah anggaran membantah.
“Semua dibagikan kepada anggota DPRD Simalungu, yang lupanya itu dimana disimpan setelah dibagi,” ujar Marolop. (ricky fh)