BPDPKS Diimbau Gencarkan Sosialisasi Program Dana PSR

BPDPKS Diimbau Gencarkan Sosialisasi Program Dana PSR. Foto/Beriaind/Noverta

PALEMBANG – Komisi XI DPR RI mengimbau Badan Pengelolah Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Asosiasi Kelapa Sawit supaya gencar mengsosialisasikan pengelolaan dana kelapa sawit.

Pimpinan Komisi XI Hendrawan Supratikno mengatakan, lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan semua kuat dari segi pendanaan.

Justru masalah yang terjadi, bagaimana dana ini bisa disalurkan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat aturan.

“Kami cek, ternyata ada dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kok surplus. Berarti akses rakyat untuk memperoleh dana ini mengalami kendala, ini harus diurai,” katanya di Hotel Arista Palembang, Jumat (18/11/22).

Sementara itu, Anggota Komisi XI Bertu Merlas menuturkan, sebagai orang Sumsel akan mendorong BPDPKS yang sudah baik agar semakin baik.

“Yang bisa mengakses BPDPKS ini bukan hanya petani plasma diperusahaan, tapi juga petani sawit mandiri,” katanya.

Politikus dari Fraksi PKB ini menerangkan, masalahnya adalah petani sawit mandiri kendalanya adalah kurangnya informasi kepada mereka.

Itu juga dikarenakan masalah lahan tumpang tindih, lahan HGU dan lahan hutan produksi maupun lahan lindung gambut yang membuat mereka tidak dapat program PSR.

“Saran kami ke petani mandiri adalah memperluas akses. Selain itu, BPDPKS juga harus semakin gencar melakukan sosialisasi kepada petani mandiri agar mereka tidak kurang informasi,” katanya.

Ditegaskannya, BPDPKS harus memberi informasi lebih luas karena banyak petani sawit mandiri yang membutuhkan program PSR.

Karena kurangnya informasi dari BPDPKS menyebabkan petani sawit mandiri tidak mendapatkan program PSR.

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko BPDPKS Zaid Burhan Ibrahim menuturkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementrian LHK dan ATR BPN serta seluruh stakeholder terkait.

Bahkan, ATR BPN di daerah sudah mendapat surat edaran dari pusat untuk program PSR.

“Kami terus meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait, dinas, bahkan asosiasi dan lembaga serta sosial kemasyarakatan. Kita juga bekerjasama dengan HTI atau lembaga lain.
Kami sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat di daerah,” tandasnya. (noverta)

Related posts

BBM Non-Subsidi Naik, Perbaikan Sarana Transportasi Umum Mendesak

Mencari Kartini di Bantargadung, Ketika Tanah Bergerak dan Harapan Ditegakkan

Cak Imin Ingatkan Bahaya Vape, Pesantren Tak Boleh Kecolongan