Rafik: Resuffle Kabinet 3 Menteri dari Partai Nasdem Layak Dilakukan

Rafik: Resuffle Kabinet 3 Menteri dari Partai NasDem Layak Dilakukan. Foto/Ist

JAKARTA – Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun) meminta Presiden Jokowi mereshuffle 3 menteri dari Partai Nasdem.

Partai NasDem dinilai sudah keluar dari rel pemerintahan dengan mencalon Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Presiden Jokowi sudah memberi sinyal dengan tidak mengundang Surya Paloh ke Istana Negara,” ujar M Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum DPP Relawan Al Maun, Kamis (11/5/23).

“Jadi kami Relawan Al Maun mendesak Presiden Jokowi tegas mencopot 3 menteri dari Partai Nasdem,” lanjutnya.

Rafik meminta Nasdem menarik tiga anggotanya yang masuk di Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Amin.

Menurutnya, secara politik subtansi Partai Nasdem sudah bukan bagian pemerintah.

Bahkan, kata Rafik, seharusnya Partai Nasdem menjaga fatsun dan etika politik yang memiliki kewibawaan dan harga diri.

Menurutnya, contoh politik beretika ini pernah dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Dulu menteri Menteri PAN/RB Azman Abrur dari PAN mundur karena PAN keluar dari pemerintahan dan mendukung Prabowo Subianto,” ungkapnya.

“Seharusnya Partai Nasdem bisa meniru fatsun dan etika politik seperti yang dilakukan PAN menjaga kewibawaan partai,” terang putra asal Minang ini.

Terakhir, kata Rafik, saat ini menteri dari Partai Nasdem dinilai tidak berprestasi. Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian, kata dia, gagal dalam swasembada pangan dan banyak impor.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate, saudaranya terjerat dugaan kasus korupsi proyek jaringan komunikasi.

“Jadi menteri Syahrul Yasin Limpo dan Johnny Gerard Plate layak di resuffle. Sedangkan Menteri Kehutanan dan KLH Siti Nurbaya Bakar bisa dirotasi ke posisi lain,” pungkasnya.

Penulis: Red

Related posts

Muba Maju Lebih Cepat : Pekerja Rentan Muba Terlindungi 

Bintara Muda Tewas Tak Wajar di Asrama, PKB: Polri Harus Transparan

DPR, Sengketa Lahan di Tanah Abang Harus Selesai Sebelum Rusun Subsidi Dibangun