JAKARTA – Ketum Solidaritas Merah Putih sekaligus Penanggungjawab Setia Tegak Lurus Jokowi, Silfester Matutina, meminta pihak yang khawatir bakal calon presidennya kalah di Pilpres 2024 tidak ngawur dan sesat mengeluarkan statemen.
Pernyataan Silfer ini adalah tanggapan atas keberatan dan kecaman banyak pihak kepada Presiden Jokowi yang tanpa memiliki dasar hukum.
Pernyataan Presiden Jokowi tidak usah ikut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan Pilpres 2024 dilontarkan pengamat politik dan politisi.
Mulai dari Politisi Nasdem, PKS, Demokrat hingga yang terakhir salah satunya oleh Politisi PDIP sekaligus Wakil Koordinator Desk Relawan Ganjar Adian Napitupulu.
“Pernyataan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh berpihak dukung salah satu Capres di 2024 adalah pernyataan sesat dan ngawur,” ujar Silfester, Sabtu (20/5/23).
Menurut Silfer, sistem Perundang-undangan di Indonesia dasarnya tidak melarang dukungan yang diberikan oleh presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah, yang sedang menjabat kepada kandidat capres dan cawapres tertentu.
“Yang tidak boleh memihak dan mendukung itu adalah Anggota TNI, Polri, ASN, perangkat desa, perangkat peradilan, BUMN, BPK dan Bank Indonesia,” tandasnya.
Bahkan, kata Silfer, Undang-undang memperbolehkan presiden dan wapres ikut berkampanye sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Untuk itu, lanjut Silfer, aturan ini mengatur bahwa presiden dan wapres boleh ikut kampanye peserta pemilu, sepanjang mengajukan cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara.
Apalagi menggunakan Politik identitas untuk mengadu domba.
“Jadi baik secara etika, moral dan Perundang-undangan tidak ada yang dilanggar Pak Jokowi. Bahkan harusnya sebagai pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya dan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia kedepannya,” jelas Silfer.
Silfer menambahkan, Jokowi bersama partai termasuk relawan dan seluruh rakyat berkewajiban menghasilkan capres putra terbaik bangsa.
“Termasuk tantangan ke depan dalam pergaulan internasional. Jadi ini tidak main-main. Kalau kita salah memilih dan mendukung capres akan merugikan anak cucu kita,” tuturnya.
Kata Silfer, wajar saja sebagian besar organisasi relawan dan pendukung Jokowi sampai saat ini belum mendeklarasikan capres siapapun.
Sebab, kata dia, selain harus cermat dan betul – betul yakin dan tentunya juga harus menunggu diskusi, arahan dan komando Pak Jokowi.
“Hampir semua kita yakin Pak Jokowi tidak akan sembarang memilih dan pastinya akan benar-benar menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan akan mendiskusikan dengan partai termasuk dengan relawan,” jelasnya.
Silfester juga meminta, agar Adian tidak mengklaim bahwa sudah 95 persen organ Relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo.
Sebab kata dia, masih banyak organ Relawan Jokowi yang belum mendukung capres manapun dan masih setia tegak lurus menunggu komando dan arahan Jokowi.
“Organisasi Relawan Jokowi yang terdaftar di TKN tahun 2019 saja hampir 2.000 organ. Belum lagi ribuan yang tidak terdaftar,” ungkapnya.
“Adian Napitupulu mengklaim 320 organ mendukung Ganjar itu sangat sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya organ relawan Jokowi baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di TKN 2019,” jelasnya.
Silfer menegaskan, yang tidak terdaftar di TKN apalagi yang di daerah daerah dan luar negeri banyak sekali.
“Jadi relawan yang di klaim Adian masih sangat sedikit sekali, tidak sebanding dengan jumlah anggota Relawan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri,” ucap Silfer.
Silfer mengatakan, Relawan Solmet bersama ribuan organ relawan Jokowi lainnya juga tidak mendaftar di TKN tahun 2019.
“Kenapa kami tahu, karena kami selalu keliling seluruh Indonesia menyapa, berdiskusi dan bekerjasama dengan relawan,” ungkapnya.
“Kami sangat mengetahui persis keberadaan relawan Jokowi di manapun berada. Jadi tidak asal bunyi klaim sana dan klaim sini,” tegas Silfer.
Silfer mengkritik pernyataan Adian yang mengatakan Relawan Jokowi menjerumuskan Jokowi, karena menunggu arahan Jokowi mengenai bacapres.
“Harusnya kalau percaya diri ya bawa saja nama Relawan Ganjar atau Relawan PDIP bukan Relawan Jokowi. Sebab, Relawan Jokowi itu bukan Relawan Ganjar atau Relawan PDIP,” tegas Silfer.
Terakhir, kata Silfer, seharusnya PDIP dan Megawati meminta maaf ke rakyat karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai petugas partai telah melukai hati banyak masyarakat.
Sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo.
Apalagi faktor Ganjar dan PDIP yang menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20. Termasuk komunikasi politik dengan parpol lain dan relawan yang terkesan kaku dan sombong.
“Jangan karena mentang- mentang sudah punya tiket untuk pencapresan. Bahkan dalam berbagai hal tim sukses Ganjar sering menyerang capres lain. Hal ini mendapat kesan yang negatif di masyarakat,” ungkapnya.
Kata Silfer, kita bisa melihat ketika Pak Ganjar kunjungan ke daerah menyapa masyarakat, hanya ribuan yang datang.
Tidak seperti Jokowi kampanye pada tahun 2014 dan 2019, bisa ratusan ribu warga yang hadir, hingga melumpuhkan kota-kota yang dikunjungi.
“Pak Jokowi itu adalah seorang presiden yang mandataris rakyat sesuai Undang-undang dan bukan petugas partai. Karena diksi petugas partai itu tidak ada dalam Undang-undang ketatanegaraan Indonesia,” paparnya.
“Mau jadi apa bangsa kita kalau presiden harus tunduk kepada pemilik partai. Hancur Bangsa ini nantinya. Ini yang kita takutkan nantinya capres di bawah ketiak oligarki partai,” pungkas Silfer.
Penulis: red