JAKARTA — PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) menilai Dewan Kehormatan (DK) PWI (Pesatuan Wartawan Indonesia) Pusat harus tindak tegas pengurus PWI Pusat yang diduga korupsi dana hibah BUMN Rp2,9 miliar untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan).
“Jadi DK PWI Pusat jangan jadi ayam sayur. Kasus korupsi dana hibah BUMN ini bukan sekedar masalah uang, tapi menyangkut marwah wartawan dan nama baik organisasi PWI,” tegas HM. Jusuf Rizal, Ketum PWMOI yang juga anggota PWI era Masdun Pranoto, Rabu (17/4/24).
“Pecat dari anggota PWI dan Proses hukum. Jika hanya berupa teguran, besok-besok ini akan jadi preseden buruk,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui publik, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW.
Tapi dari total bantuan Rp6 miliar diduga dikorup oknum PWI Pusat Rp2,9 miliar dengan alasan ada cashback ke oknum perantara di Kementerian BUMN.
Dari informasi yang diperoleh PWMOI disebutkan, DK PWI Pusat yang dipimpin Sasongko Tedjo dalam keputusannya dinilai tidak tegas.
Hanya akan memberi teguran keras kepada empat oknum pelaku penikmat dana haram dan diminta mengembalikan uang yang dikorup.
“Jika hanya keputusan sanksi seperti itu, DK PWI Pusat tidak punya nyali untuk memberikan sanksi tegas,” katanya.
“Ini masalah korupsi. Bukan pelanggaran administrasi atau etika. Ini juga menyangkut kepercayaan publik kepada PWI termasuk hilangnya kepercayaan Kementerian BUMN maupun institusi lainnya. Jadi musti tegas,” papar Jusuf Rizal, yang juga penggiat anti korupsi.
Menurutnya, agar kasus korupsi dana hibah BUMN ini dapat menjadi pelajaran, hendaknya empat oknum PWI Pusat itu harus diberhentikan (dipecat) secara tidak hormat dari keanggotaan PWI.
Selanjutnya, kasusnya tidak ditutup dengan pengembalian uang dalam jangka waktu 30 hari. Tapi perlu ditindaklanjuti dengan proses hukum.
Apabila DK PWI Pusat hanya memberi sanksi peringatan keras, kata dia, akan berdampak negatif bagi organisasi PWI mendatang.
Masyarakat, wartawan, institusi pemerintah dan lembaga lainnya akan menilai organisasi wartawan tertua itu tidak layak dipercaya.
“Jadi sebaiknya keputusan DK PWI Pusat bisa tegas dan tidak main-main. Jangan Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo awalnya garang, tapi belakangan jadi meong,” tuturnya.
“Masyarakat wartawan memantau keputusan tegas yang akan diberikan secara formal kepada empat oknum PWI Pusat yang korupsi,” ujar Jusuf yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).