JAKARTA – Kenaikan harga beras di tengah stok nasional yang melimpah mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah segera turun tangan mengendalikan harga di pasaran untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri membiarkan harga beras terus naik. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat, sehingga diperlukan langkah cepat, tepat, dan terukur untuk menstabilkan harga serta menyelidiki penyebab tingginya harga saat ini,” tegas Imas di Jakarta, Rabu (11/6/25).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras mengalami kenaikan sebesar 2,37 persen secara tahunan (year-on-year) per Mei 2025.
Padahal, Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Bayangkan, stok melimpah tapi harga tetap naik. Ini menunjukkan adanya persoalan serius di rantai distribusi atau tata niaga yang harus segera diurai,” ujarnya.
Kenaikan signifikan juga tercatat di Jawa Timur, salah satu sentra produksi beras nasional.
Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6/25), harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten-kota mencapai Rp12.566 per kg, sementara beras premium menyentuh Rp14.667 per kg.
Bahkan, di Sidoarjo, harga beras medium tembus Rp13.500 per kg dan premium mencapai Rp16.250 per kg.
Imas menekankan agar pemerintah memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi secara optimal sebelum membuka keran ekspor.
“Dengan stok beras yang tinggi, seharusnya konsumsi dalam negeri bisa tercukupi terlebih dahulu. Jangan sampai stok berlimpah tapi masyarakat kesulitan membeli beras karena harganya tidak terjangkau,” pungkasnya.