JAKARTA – Menpora Dito Ariotedjo bersama Wamenpora Taufik Hidayat serta para pejabat eselon I dan II mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/25).
Raker membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenpora tahun 2026. Adapun rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani.
“Rapat produktif menandakan kolaborasi yang baik. Saya yakin semangat sinergi ini akan membawa kepemudaan dan olahraga semakin maju,” ujar Menpora Dito.
Menpora Dito mengawali rapat dengan menyampaikan alokasi pagu indikatif TA 2026.
Kemudian, disampaikan usulan alokasi TA 2026 sejumlah Rp4.406.546.472.000.
“Memperhatikan postur anggaran yang tersedia dalam pagu indikatif, kami mengusulkan kebutuhan anggaran sebagai penambahan kegiatan prioritas pada pembahasan pagu anggaran dan alokasi,” kata Menpora.
Lebih lanjut, Menpora menjelaskan, usulan RKA tersebut mengakomodir arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sesuai RKP guna mewujudkan pemuda unggul yang berkarakter dan berdaya saing.
Kemudian, masyarakat yang bugar, prestasi olahraga yang membanggakan di tingkat dunia, serta industri olahraga yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional.
“Hal ini sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemenpora pada RAPBN TA 2026,” jelasnya.
Hasil raker kali ini merupakan rangkaian dari raker sebelumnya dimana Menpora menekankan pentingnya dukungan pendanaan optimal guna merealisasikan 15 Program Prioritas dan 34 Kegiatan Prioritas mulai dari penguatan sistem pelayanan kepemudaan, transformasi kepramukaan, pengembangan olahraga masyarakat, pembinaan olahragawan muda hingga pengembangan wisata olahraga serta kemitraan global, sesuai dengan yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024.
Penyampaian uraian Menpora Dito ini mendapatkan respons baik dari anggota dewan. Seluruh fraksi pun menyatakan persetujuannya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota Komisi X DPR atas dukungan ini,” jelas Dito.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pembahasan lebih rinci akan kembali dibahas setelah terbitnya Nota Keuangan RAPBN TA 2026 dengan menjadikan pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR.