JAKARTA – Rencana pembangunan proyek pariwisata berskala besar di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai penolakan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah menghentikan proyek tersebut karena dinilai mengancam kelestarian alam dan daya tarik utama wisata Labuan Bajo.
“Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Harus ada prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Jika di Pulau Padar dibangun proyek pariwisata yang merusak keindahan alam, maka proyek itu harus dihentikan. Jangan sampai karena alasan ekonomi, justru kita mengorbankan pesona alam yang menjadi daya tarik utamanya,” tegas Kaisar di Jakarta, Jumat (8/8/25).
Berdasarkan informasi, proyek tersebut mencakup pembangunan 619 unit fasilitas, terdiri dari 448 vila serta berbagai sarana lain seperti restoran, gym, spa, kapela pernikahan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Menurut Kaisar, skala pembangunan ini akan mengubah lanskap alami Pulau Padar yang selama ini dikenal sebagai ikon wisata NTT, bahkan diabadikan pada pecahan uang Rp50 ribu edisi 2016.
Pulau Padar terkenal dengan pemandangan bukit hijau yang berpadu dengan laut biru, serta spot pendakian yang menyuguhkan panorama tiga teluk dengan pasir pantai berwarna putih, hitam, dan merah muda.
“Bayangkan jika keindahan yang mempesona itu tergantikan oleh ratusan vila dan bangunan lain. Keaslian alam akan hilang, dan pada akhirnya membunuh potensi pariwisata kawasan tersebut. Ekosistem yang indah tidak boleh dikorbankan demi proyek yang mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Kaisar.
Dia mengingatkan, Pulau Padar merupakan salah satu habitat penting komodo.
Pembangunan berskala besar dikhawatirkan akan mengusir satwa endemik tersebut dari lingkungan alaminya.
“Ekosistem komodo yang selama ini terjaga dengan baik akan terancam jika pembangunan ini tetap dipaksakan. Begitu habitat mereka terganggu, kita berisiko kehilangan komodo dari Pulau Padar,” pungkasnya.