JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Usman Husin, meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya.
Usman menilai Menteri gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/25).
Usman menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.
“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.
Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Menteri yang mengutip ayat dan hadis, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.
Ia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.
Usman menyebut Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.
“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Usman juga meminta Menteri memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi parah.
Sementara itu, pengamat sosial Boy Iskandar menuntut Kemenhut soal penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.
“Kalau tidak bisa juga, maka sepakat Menhut Raja Juli layak diganti dengan menteri yang lebih paham soal masalah lingkungan hidup,” tandas lelaki berdarah Aceh ini.
Bahkan, Boy mendesak Presiden Prabowo segera mengganti Raja Juli di tengah kondisi bencana Pulau Sumatera belum pulih.
“Sudah selayaknya menter-menteri Prabowo yang dinilai tidak cakap menghadapi situasi bencana segera diganti,” jelasnya.