JAKARTA — Wakil Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Aceh Ihsanudin Zulkarnaen menilai, Aceh memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang sangat mendukung pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, biomassa hingga energi laut.
“Sungai-sungai besar bisa dikembangkan menjadi PLTA dan mikrohidro, wilayah pesisir memiliki potensi angin dan gelombang laut, sementara energi surya sangat cocok untuk menjangkau daerah terpencil,” kata Ihsanudin, Rabu (28/1/26).
Menurutnya, pengembangan EBT tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian energi Aceh.
Akses energi yang andal dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pedalaman dan perdesaan.
“Dengan energi terbarukan, desa bisa berkembang. UMKM, sektor pertanian, perikanan, hingga industri kreatif akan tumbuh karena pasokan energi tersedia dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ihsanudin juga menekankan, status kekhususan Aceh membuka ruang besar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan progresif di sektor energi.
Ia menilai, Aceh berpeluang menjadi lumbung energi hijau nasional bahkan mengekspor energi ke wilayah lain dan negara tetangga.
“Aceh memiliki hak dan peluang untuk mengusulkan proyek strategis energi terbarukan langsung ke pemerintah pusat,” katanya.
“Jika dikelola serius, Aceh bukan hanya mandiri energi, tapi juga bisa menjadi pemasok energi hijau,” jelasnya lagi.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan EBT, seperti keterbatasan infrastruktur, pendanaan, serta kesiapan sumber daya manusia.
Untuk itu, METI mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, dan lembaga pendidikan.
“Kunci keberhasilan transisi energi ada pada sinergi. Regulasi harus dipermudah, investasi diberi insentif, dan SDM lokal harus dipersiapkan agar masyarakat Aceh menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton,” tegas Ihsanudin.
METI Aceh berharap pembangunan energi terbarukan dapat dimasukkan secara konsisten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan berkelanjutan.