JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Usman Husin, mendukungan rencana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan kapal penangkap ikan berukuran 5 Gross Tonnage (GT) hingga 30 GT ke desa-desa nelayan.
Program yang menjadi bagian dari “Kampung Nelayan Merah Putih” ini dinilai strategis untuk menjawab persoalan keterbatasan armada tangkap di tanah air.
Usman menegaskan, peningkatan kapasitas armada merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Saat ini, banyak nelayan Indonesia masih melaut dengan kapal kecil dan kondisi fisik yang tidak lagi layak.
“Selama ini jangkauan melaut nelayan sempit dan hasil tangkapan minim karena keterbatasan kapal. Dengan kapal 5 GT hingga 30 GT, produktivitas akan meningkat, wilayah tangkap meluas, dan aspek keselamatan nelayan lebih terjamin,” ujar Usman dalam keterangan yang diterima beritaind.com, Rabu (4/2/26).
Usman juga mengapresiasi pendekatan terintegrasi pemerintah yang tidak hanya memberikan bantuan kapal, tetapi juga berencana membangun dermaga kecil (jetty), pabrik es, hingga fasilitas pendingin (cold storage).
Menurutnya, dukungan infrastruktur hulu ke hilir sangat penting agar nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan tetap terjaga.
Namun demikian, legislator PKB ini memberikan catatan kritis agar penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara transparan dan melalui pendataan yang akurat.
Ia memperingatkan agar bantuan kapal tidak salah sasaran atau justru jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
“Harus ada pendataan yang jelas dan terbuka. Jangan sampai kapal justru tidak digunakan secara optimal. Pengawasan ketat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan kapal benar-benar dikelola secara kolektif demi kepentingan nelayan setempat,” tegasnya.
Usman mendorong adanya keterlibatan pemerintah daerah dan kelompok nelayan dalam mekanisme pengawasan di lapangan.
Ia berharap, program ini tidak hanya berhenti pada seremonial penyerahan bantuan, tetapi menjadi tonggak nyata bagi modernisasi 12 juta kampung nelayan di Indonesia.
“Negara harus hadir secara nyata di tengah kehidupan nelayan. Jika dikelola dengan benar, program ini akan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir dan menghidupkan sektor kelautan kita,” pungkas Usman.