BERITAIND.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh yang akrab disapa Ninik, mendukung langkah para pendamping korban pemerkosaan massal Mei 1998 yang terus memperjuangkan keadilan bagi para penyintas.
Menurut Ninik, perjuangan ini bukan hanya soal membuka kembali luka lama, melainkan upaya menghadirkan keadilan yang selama ini tertunda.
Ia menegaskan, negara tidak boleh abai terhadap tragedi kemanusiaan yang telah mencoreng sejarah bangsa.
“Upaya pengingkaran atau penyangkalan terhadap peristiwa pemerkosaan massal 1998 yang banyak menimpa perempuan dari etnis Tionghoa tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sejarah tidak boleh dihapus hanya karena dianggap tidak nyaman atau merugikan citra tertentu,” tegasnya di Jakarta, Jumat (24/4/26).
Ninik juga menyampaikan kritik konstruktif terhadap berbagai pihak yang masih meragukan atau bahkan menolak pengakuan atas tragedi tersebut.
Ia menilai bahwa sikap tersebut justru memperpanjang penderitaan korban dan menghambat proses pemulihan kolektif bangsa.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan masa lalunya. Menyangkal fakta hanya akan melanggengkan impunitas dan mengirim pesan keliru bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa dimaafkan tanpa konsekuensi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ninik menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pengakuan, perlindungan, serta pemulihan yang layak bagi para korban.
Ia mengingatkan, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan keadilan ditegakkan.
“Negara seharusnya hadir, bukan malah membungkam atau mengaburkan praktik biadab yang pernah terjadi. Tanpa keberanian untuk mengungkap kebenaran, kita sedang mewariskan ketidakadilan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Ninik berharap upaya para pendamping korban terus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kebijakan, agar tragedi serupa tidak pernah terulang di masa depan.
“Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan kemanusiaan kita,” pungkasnya.