Fasilitas Pemerintah Minim, DPR Dukung Prabowo Bangun Cold Storage Nelayan

Foto/Ilust/Ist

BERITAIND.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Usman Husin, mendukung instruksi Presiden Prabowo membangun gudang pendingin (cold storage) dalam program Kampung Nelayan.

Kebijakan itu dinilai sebagai langkah nyata pemerintah mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

Meskipun menyambut baik, Usman mengingatkan agar proyek strategis ini dikawal ketat dari hulu ke hilir.

Ia menegaskan, perluasan fasilitas ini harus berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau salah sasaran.

“Kami menyambut baik instruksi Presiden Prabowo untuk membangun cold storage bagi nelayan. Ini merupakan bagian dari program pemerintah yang harus mendapat dukungan bersama,” ujar Usman Husin di Jakarta, Rabu (20/5/26).

“Kami menilai, ini adalah bukti keberpihakan Presiden kepada nelayan Indonesia. Kami berharap program ini segera dijalankan di seluruh pelosok Indonesia. Namun, kami juga meminta agar proses pembangunannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan,” lanjutnya.

Usman memaparkan, masalah klasik nelayan domestik hingga kini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan akibat ketiadaan alat pengawetan yang memadai setelah melaut.

Fasilitas pendingin yang merata diklaim mampu memutus rantai kerugian tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan di hadapan para tengkulak.

“Bayangkan saja, para nelayan sudah melaut dengan susah payah untuk mendapatkan ikan, tetapi hasil tangkapannya tidak bisa bertahan lama karena tidak memiliki ruang pendingin yang memadai,” paparnya.

“Padahal, jika tersedia fasilitas pendingin yang baik, hasil tangkapan ikan dapat disimpan lebih lama, kualitasnya tetap terjaga, dan nilai ekonominya juga meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan,” katanya lagi.

Merujuk pada data nasional, sektor swasta saat ini masih mendominasi kepemilikan cold storage dengan 1.882 unit (kapasitas 795.653 ton).

Angka tersebut timpang jauh dengan milik pemerintah pusat dan daerah yang hanya tersedia 228 unit dengan kapasitas mini sebesar 18.313 ton.

“Jumlah cold storage yang ada saat ini tentu perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat besar,” katanya.

“Potensi luar biasa ini harus dikelola secara maksimal agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Related posts

Presiden Prabowo Hadiri Paripurna DPR, Fraksi PKB Dukung KEM-PPKF RAPBN 2027

Kementerian Luar Negeri Taiwan Rilis Video Promosi WHA Bertajuk ‘Taiwan Cares Beyond Borders’

DPR: Bongkar dan Tindak Tegas Mafia Pangan, Diduga Picu Lonjakan Harga Minyak Goreng