BERITAIND.COM, BANDUNG — Surplus beras yang muncul setelah capaian swasembada pada 2025 menjadi peluang sekaligus tantangan nyata bagi ketahanan pangan Indonesia.
Produksi rekor 33,19 juta ton pada 2025 dan stok Bulog yang sempat mencapai 4,2 juta ton menandai keberhasilan kebijakan, namun kelebihan pasokan awal 2026 berisiko menurunkan kualitas stok bila tata kelola pergudangan, transportasi, dan pengolahan tidak segera diperbaiki.
Temuan inspeksi Komisi IV DPR di gudang Bulog Ternate (September 2025), yang menemukan ribuan ton beras berwarna abu‑abu dan berbau apek akibat penyimpanan berbulan‑bulan, menjadi peringatan penting, kuantitas tanpa kualitas bisa berubah menjadi kerugian besar.
Wisnu Aji Nugroho, Dewan Pengawas dan Pengajar tata kelola, audit, dan mitigasi risiko dari Ikatan Komite Audit Indonesia yang pernah menjadi Tenaga Ahli P3K setara Eselon II di Tim Pengawasan Implementasi Program Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri, menekankan perlunya modernisasi infrastruktur penyimpanan dan pengolahan.
Menurut Wisnu, langkah teknis yang mendesak meliputi pembangunan silo baja flat‑bottom di pelabuhan strategis seperti Patimban dan Kendal untuk sirkulasi udara vertikal dan pendinginan terintegrasi; panel straight‑wall kedap udara untuk menghalau hama dan kelembapan; automated loading yang memangkas waktu bongkar muat hingga 70 persen; serta renovasi gudang kabupaten/kota yang mengintegrasikan processing center (pengeringan dan penggilingan) agar gabah segera diproses menjadi beras berkualitas ekspor.
“Cek kesiapan gudang di pusat dan daerah harus dilakukan segera,” ujarnya, sambil mengingatkan potensi kerugian hingga Rp 3,75 triliun jika kelalaian berlanjut dalam keterangan yang diterima beritaind.com, Sabtu (27/6/26).
Transformasi digital dan sistem penyimpanan cerdas juga mendapat sorotan.
Dengan sensor canggih dan solusi manajemen gudang terintegrasi, suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara dapat dipantau otomatis sehingga kehilangan pascapanen ditekan hingga 20 persen dan konsumsi energi turun sekitar 30 persen dibanding metode konvensional.
Mesin pengering presisi dengan kontrol kelembapan ≤±0.75 persen dan sistem resirkulasi energi menjamin pengeringan merata tanpa merusak butir padi.
Sistem pelacakan batch dan FIFO serta pemantauan kapasitas silo real‑time (akurasi ±1 persen) membantu mencegah kesalahan inventaris dan pembusukan material, sehingga stok siap untuk pasar domestik maupun ekspor.
Andi Rene Rohadian, Logistik Specialist dan pengurus Ikatan Alumni NHI (IKA NHI) menambahkan, pembenahan tata kelola transportasi dan logistik harus berjalan seiring modernisasi gudang.
Andi mengingatkan bahwa biaya logistik di Indonesia yang kini mencapai 25–30 persen dari harga jual masih jauh di atas negara pesaing.
“Perbaikan rantai pasok dan digitalisasi proses bongkar‑muat serta multimoda sangat krusial untuk menurunkan ongkos angkut dan memperkecil disparitas harga antarwilayah,” katanya.
Praktik internasional memberi contoh metode bongkar pre‑slung di Pelabuhan Monrovia menurunkan biaya pemrosesan dari USD15 menjadi USD 10 perton, sementara multimoda digital di Vietnam memangkas ongkos 15–20 persen.
Studi domestik mendukung upaya ini, model gudang bersama berpotensi menekan biaya logistik hingga 33,09 persen dan menurunkan harga jual beras sekitar 4,04 persen, sekaligus mempersempit selisih harga antarwilayah.
Tanpa perbaikan, dampaknya sudah tampak: pada pertengahan 2026 harga beras di Zona 2 dan Zona 3 mencapai Rp14.500 dan Rp 17.500 perkilogram, sementara beras premium di timur menyentuh Rp 20.000 perkilogram, melampaui HET sebesar 26,49 persen.
Untuk menutup biaya silang, Bulog sempat menaikkan margin operasional dari Rp 50 perkilogram menjadi 7 persen, langkah yang dikhawatirkan menambah beban masyarakat di daerah terpencil.
Para ahli merekomendasikan penguatan pengawasan terpadu sebagai bagian dari solusi. Sistem pelaporan digital, inspeksi mendadak, dan audit mutu berkala harus diperketat; keterlibatan komunitas akademik dan jaringan mahasiswa, termasuk fakultas kedokteran, dinilai strategis untuk monitoring cepat dan deteksi isu food safety.
Kolaborasi teknis antara Pemerintah Daerah, Bulog, dan Bapanas, didukung keahlian audit dan manajemen risiko, dipandang mampu mempercepat adopsi teknologi gudang cerdas, pengeringan presisi, dan praktik logistik efisien.
Menjelang semester II tahun 2029, momentum surplus 2026 harus dimanfaatkan untuk memastikan stok aman, layak konsumsi, dan bernilai ekonomi.
Rekomendasi utama yang disampaikan para pakar adalah mempercepat pembangunan dan renovasi silo serta processing center di pelabuhan dan daerah; mengadopsi sistem penyimpanan cerdas dan manajemen gudang digital; mereformasi logistik untuk menurunkan biaya antarwilayah; serta memperkuat pengawasan terpadu dengan pelibatan akademisi dan masyarakat.
Jika langkah‑langkah tersebut dijalankan, surplus bukan sekadar angka produksi, melainkan modal berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, dan memperkuat reputasi ekspor Indonesia.