BERITAIND.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Imas Aan Ubudiyah, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah konkret mengendalikan harga beras di pasaran.
Imas menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah wilayah, padahal stok beras pemerintah disebut mencapai sekitar 5,1 juta ton.
“Kami menerima informasi di masyarakat terkait naiknya harga beras. Ketika harga beras naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujar Imas Aan di Jakarta, Jumat (4/9/26).
Menurut Imas, persoalan harga beras tidak boleh hanya dilihat dari sisi perdagangan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kenaikan harga beras dapat menggerus daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Bagi masyarakat yang pendapatannya terbatas, kenaikan harga beras sekecil apa pun akan terasa. Ketika uang yang dikeluarkan untuk membeli beras bertambah, ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya menjadi semakin sempit ,” katanya.
Dia menilai pemerintah perlu memastikan rantai pasok beras berjalan dengan baik, mulai dari tingkat produsen, penggilingan, distribusi, pedagang grosir hingga pengecer.
“Kalau stok beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton, tetapi harga beras di masyarakat tetap tinggi, tentu harus dicari tahu persoalannya. Apakah ada masalah dalam distribusi, biaya logistik, penahanan stok, margin perdagangan, atau faktor lainnya? Ini harus segera diinvestigasi oleh Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait,” tegasnya.