BERITAIND.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sekaligus memastikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan JKN di tengah meningkatnya beban pembiayaan pelayanan kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar mengatakan, dukungan pemerintah diperlukan agar tekanan keuangan DJS Kesehatan tidak berdampak pada masyarakat maupun fasilitas kesehatan.
Dana tersebut akan membantu memastikan kewajiban pembayaran klaim kepada rumah sakit tetap berjalan sehingga peserta JKN tidak mengalami gangguan layanan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan layanan JKN tidak terganggu. Jangan sampai persoalan keuangan kemudian berdampak pada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Menko Muhaimin dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Keuangan terkait ketahanan DJS Kesehatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/26).
Menko Muhaimin menjelaskan, tekanan terhadap keuangan DJS Kesehatan terjadi karena beban pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara besaran iuran belum mengalami penyesuaian sejak 2020.
Pada saat yang sama, jumlah peserta dengan penyakit katastropik meningkat dan kepatuhan pembayaran iuran masih perlu diperkuat.
Dukungan sebesar Rp20 triliun tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah memperkuat keberlanjutan program JKN.
Menko Muhaimin menegaskan, dukungan pemerintah tersebut harus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai suntikan dana ini membuat upaya memperkuat gotong royong menjadi kendur. BPJS tetap harus mengoptimalkan pemasukan, meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, dan menjaga tata kelola secara akuntabel,” tegasnya.
Menko Muhaimin berharap tambahan dukungan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan JKN, bukan sekadar menutup tekanan keuangan jangka pendek.
“Dana Rp20 triliun ini harus digunakan sebaik-baiknya, dengan integritas dan akuntabilitas. Tujuan akhirnya jelas, yaitu memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang baik, rumah sakit tetap sehat secara keuangan, dan JKN terus menjadi perlindungan bagi masyarakat,” pungkasnya.