BERITAIND.COM, JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai pemerintah kurang serius dan sistematis menanggani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan dan dampak karhutla berkepanjangan, membuat masyarakat frustasi dan marah karena kehidupan mereka terganggu.
“Bahkan, di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” ujar Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane saat membuka Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (14/10/26).
Beberapa masalah daerah yang berdampak secara nasional menjadi isu hangat dalam diskusi ini.
Selain masalah karhutla, FWK juga membahas masalah kelangkaan BBM di Bali. Di sejumlah SPBU, warga harus mengantre berjam-jam untuk dapat membeli BBM.
“Dampak kelangkaan BBM ini sangat luas, baik di bidang transportasi, pariwisata dan Pendidikan,” ujar Dwikora.
Anak tiri
Tokoh pers di Kalimantan Selatan Zainal Helmie mengemukakan, masyarakat menghadapi masalah serius karena karhutla berkepanjangan menganggu kesehatan masyarakat, kehidupan ekonomi rakyat, transportasi dan pendidikan.
“Terkesan karhutla kurang mendapat prioritas. Anggarannya terbatas,” ujar Helmie, Koorda FWK Kalsel.
Kabut asap tebal menyelimuti Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), hampir setiap hari.
Tak heran jika wartawan senior, Harris Sadikin menyebut sudah hampir sebulan, tidak ada penerbangan dari Palangka Raya.
“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,”tutur Harris, Korda FWK Kalteng.
Kondisi darurat karhutla juga disampaikan korda di Kalimantan Timur, Endro S Effendi. Masyarakat, katanya, sangat merasakan dampaknya.
Korda FWK di Papua Tengah Suroso Miswan menyebut masalah karhutla dan kemarau panjang mengakibatkan kesulitan hidup masyarakat.
Wartawan senior M Nasir, Dr Budi Nugraha, Rudi Sitompul, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, Herwan Pebriansyah dan Iqbal Risyad (Pimred VOI) juga menyoroti dan mempertanyakan mengapa pemerintah belum memanfaatkan tawaran bantuan negara-negara sahabat Indonesia.
Hendry Ch Bangun menyatakan karhutla yang berkepanjangan di Kalsel, Kaltim dan Kalteng membuat rakyat frustasi dan marah karena kehidupan mereka terganggu.
“Kebijakan Presiden Prabowo dalam penanganan Karhutla, termasuk instruksinya mempercapat pemadaman belum dirasakan langsung manfaatnya. Masyarakat masih berjuang menghadapi kabut asap,” katanya.
Hadir dalam diskusi hibrida ini Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Dewan Pers 2019-2022 serta sejumlah pengurus FWK dan pemimpin redaksi media massa.
Sementara teman-teman FWK yang hadir secara daring (online), di antaranya M Harris Sadikin (Palangka Raya); Zainal Helmie (Banjarmasin); Endro S Effendi (Samarinda); IGMG Dwikora (Bali) dan Suroso Miswan (Papua Tengah).