BERITAIND.COM, JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan hukum.
Prinsip ini penting ditegakkan terkait kasus Nusron Wahid yang telah dua kali mangkir dari panggilan komisi anti rusuah itu.
“KPK sedang dalam sorotan publik. Publik bertanya, kenapa Nusron Wahid tidak memenuhi dua panggilan KPK dan lebih mementingkan perjalanan dinas ke luar negeri. KPK harus berani, tidak boleh menjadi penakut,” ujar Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Rabu (21/10/26).
Polemik mangkirnya Nusron Wahid semakin besar. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) tampak menghadiri sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo.
Raja Pane menyatakan, kecurigaan masyarakat adanya perlakuan berbeda terhadap Nusron Wahid muncul setelah yang bersangkutan dua kali mangkir dari panggilan KPK.
KPK menyatakan penyidik masih mengevaluasi alasan ketidakhadiran Nusron Wahid dan mempertimbangkan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan surat perintah membawa.
“Sekali lagi, ketegasan KPK sedang diuji. Rakyat menunggu tindakan nyata KPK, bukan omon-omon,” ujar Raja Pane.
Sementara itu, dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace menggelar aksi heboh dan viral di medsos, yakni mengibarkan banner raksasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Ini aksi protes lingkungan dan kritik terhadap kinerja pemerintah, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hendry Bangun mengapresiasi pernyataan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan terkait aksi Greenpeace.
Pemerintah, kata Syahganda, menghormati aksi Greenpeace sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
“Kita pegang pernyataan Syahganda ini sebagai komitmen pemerintah. Ini penting agar media massa tidak takut dalam menyampaikan kritik. Buktikan pemerintah tidak antikritik,” ujar mantan wartawan Kompas.
Berman Nainggolan, Pimred Mitrapolitika menambahkan, enam aktivis yang memasang banner raksasa yang sempat dievakuasi kepolisian, TNI dan Pemprov DKI Jakarta sudah dipulangkan.
Hadir dalam diskusi ini, antara lain mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 Hendry Ch Bangun, pendiri dan pengurus FWK serta sejumlah pemimpin redaksi media massa.