BERITAIND.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Imas Aan Ubudiyah meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengambil langkah konkret mengendalikan kenaikan harga bahan makanan.
Lonjakan harga pangan dinilai berpotensi kian menekan daya beli masyarakat.
Imas mengatakan, kenaikan harga bahan makanan menjadi persoalan serius karena terjadi pada komoditas yang setiap hari dibutuhkan masyarakat, seperti beras, cabai, minyak goreng, dan daging ayam.
“Kenaikan harga sejumlah bahan makanan di tengah masyarakat semakin menambah beban rumah tangga. Jangan sampai masyarakat semakin terjepit karena penghasilan yang dimiliki tidak lagi sebanding dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Imas Aan di Jakarta, Jumat (6/11/26).
Ia menegaskan, persoalan kenaikan harga pangan tidak bisa dianggap sepele.
“Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Uang belanja yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari, sekarang bisa jadi hanya cukup untuk waktu yang lebih singkat. Pemerintah harus hadir dan segera mengendalikan harga agar beban masyarakat tidak semakin berat,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026, lebih tinggi dibandingkan September 2026 yang sebesar 4,98 persen.
Sejumlah komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan antara lain cabai rawit, ikan segar, beras, minyak goreng, daging ayam ras, daging sapi, tomat, dan cabai merah.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia yang dipantau di Jakarta, harga cabai rawit hijau melonjak 53,16 menjadi Rp120.000 per kg.
Sementara itu, cabai merah keriting naik 31,74 menjadi Rp110.000 per kg dan cabai rawit merah tercatat naik 25,7 menjadi Rp90.000 per kg.
Jika tidak segera diantisipasi, kenaikan harga berpotensi semakin meluas dan menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.
“Beras, cabai, minyak goreng, ikan, dan daging ayam bukan barang mewah. Masyarakat membutuhkan semua itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, jangan sampai kenaikan harga terus dibiarkan dan masyarakat menanggung dampaknya,” ujarnya.
Pemerintah harus memastikan pasokan dari sentra produksi dapat menjangkau daerah yang mengalami kekurangan stok dengan biaya distribusi yang wajar.
“Jangan hanya memantau harga, tetapi harus ada tindakan ketika ditemukan kenaikan yang tidak wajar. Pastikan stok tersedia, distribusi lancar, dan pengawasan di pasar berjalan. Jika ada indikasi penimbunan atau permainan harga, harus ditindak tegas,” katanya.