BERITAIND.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bersikap soal desakan sejumlah partai agar Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres).
Hal ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres.
“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Puan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait posisi Gibran sehingga Gibran hingga saat ini masih merupakan wakil presiden.
“Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,” ungkapnya.
Selain soal desakan agar Gibran mengundurkan diri, saat ini juga muncul dorongan dari sejumlah fraksi di DPR RI agar dewan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran.
Puan menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usul HMP terkait Gibran usai pembukaan masa sidang DPR hari ini.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” jelas Puan.
Saat dimintai tanggapan mengenai kabar Gibran akan mengundurkan diri, Puan meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan selanjutnya.
“Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” tukas Puan.