BERITAIND.COM, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Elpisina, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola distribusi solar bersubsidi di Provinsi Jambi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang truk angkutan barang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terus berulang hingga berjam-jam dan melumpuhkan kelancaran logistik daerah.
“Antrean panjang solar di Jambi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ketika truk logistik harus tertahan berjam-jam di SPBU, rantai pasok ikut terganggu dan pada akhirnya masyarakat ikut menanggung dampaknya melalui kenaikan harga barang kebutuhan pokok,” tegas Elpisina di Jakarta, Jumat (20/11/26).
Kondisi tersebut semakin pelik akibat fenomena peralihan konsumen dari bahan bakar nonsubsidi serta tingginya disparitas harga yang memicu praktik penyelewengan solar subsidi ke sektor industri oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Untuk wilayah strategis seperti Jambi, penyesuaian alokasi kuota berdasarkan kebutuhan riil di lapangan harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Dia turut menyoroti sengkarut implementasi sistem barcode digital yang dinilai masih menyisakan kendala teknis bagi sopir angkutan barang maupun celah penyalahgunaan oleh pelangsir.
“Jangan sampai sistem yang dibuat untuk memastikan subsidi tepat sasaran justru menyulitkan masyarakat yang berhak menerimanya. Sementara praktik penyalahgunaan oleh oknum harus ditindak tegas,” kata Elpisina.
Ia menginstruksikan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) segera menggaudit berkala penyaluran solar di setiap SPBU sekaligus memperketat penegakan hukum terhadap mafia BBM.
“Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan adil, tepat sasaran, tidak membuka ruang bagi mafia BBM, dan antrean panjang ini harus segera diakhiri,” pungkas Elpisina.