BERITAIND.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad, meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengevaluasi sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyusul tingginya angka pengangguran dari lulusan sekolah kejuruan tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK masih menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya.
Pada tahun 2026, jumlah lulusan SMK yang menganggur mencapai 813.776 orang atau sekitar 11,24 persen dari total pengangguran terbuka nasional yang mencapai 7,24 juta jiwa.
Selain itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 6,64 persen.
Provinsi tersebut juga masih menjadi daerah dengan jumlah lulusan SMK yang menganggur paling banyak sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Habib Syarief menilai pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif untuk mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan lulusan SMK sulit terserap di dunia kerja.
“SMK sejak awal dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap sistem pendidikan kejuruan. Perlu dicari tahu secara mendalam apa penyebab tingginya angka pengangguran lulusan SMK,” kata Habib dalam keterangan yang diterima beritaind.com, Rabu (24/6/26).
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang perlu diteliti secara serius, mulai dari kualitas lulusan, kesesuaian kurikulum dan jurusan dengan kebutuhan industri, hingga efektivitas kerja sama antara sekolah dan dunia usaha maupun dunia industri.
“Apakah kualitas lulusannya belum memenuhi kebutuhan industri, apakah jurusan yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, atau justru sekolah dan pemerintah kurang aktif membangun kemitraan dengan dunia industri. Semua harus dievaluasi secara objektif dan menyeluruh,” ujarnya.
Habib mengusulkan peningkatan anggaran untuk pendidikan kejuruan.
Anggaran itu untuk mengganti dan menambah sarana bengkel dan alat praktik lainnya yang sudah jadul. Ini salah satu faktor penyebab kualitas kejuruan tidak bagus.
Dia juga meminta peningkatan kualitas guru atau instruktur.
Yaitu, dengan meningkatkan balai pelatihan bagi para guru.
Dirinya melihat sendiri kondisi balai pelatihan guru, salah satunya di Cimahi yang sudah tidak layak, karena sudah belasan tahun tidak ada perbaikan dan peningkatan.
Habib menambahkan, pendidikan SMK tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja semata.
Pemerintah juga harus membuka dan memperluas peluang bagi lulusan SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing harus diberikan kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi yang relevan dengan kompetensinya,” paparnya.
“Dengan begitu, kemampuan mereka akan terus berkembang dan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat,” jelasnya.
