BERITAIND.COM, JAKARTA – Langkah berani dilakukan Badan Pengelola Investasi Danantara dengan menyatukan seluruh hotel Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah satu manajemen InJourney.
Sebanyak 45 hotel telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6/26), dengan target akhir 120 hotel bergabung dalam waktu dekat.
Dengan proyeksi tersebut, InJourney akan menjadi operator hotel terbesar kedua di Indonesia sekaligus tulang punggung ekosistem pariwisata nasional.
Langkah ini merupakan tindak lanjut titah Presiden Prabowo kepada Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani untuk menggenjot sektor pariwisata. Dari sekitar 1.077 entitas BUMN, 216 di antaranya telah dipangkas dalam rangka konsolidasi aset.
Namun di balik optimisme, para Alumni National Hotel Institute (NHI) Bandung (Sekarang Poltekpar NHI Bandung ) mengingatkan sejumlah risiko tata kelola dan SDM yang harus dimitigasi sejak hari pertama.
Andi Rene Rohadian, Praktisi Senior Logistik, Rantai Pasok, Kargo Udara dan pengurus IKA NHI Bidang Legislasi, Luar Negeri dan Diaspora, menyambut baik langkah cepat Rosan seraya mendorong percepatan holding logistik.
“Sebab, ekosistem pariwisata tidak lengkap tanpa transportasi penumpang dan kargo,” jelasnya dalam keterangan yang diterima beritaind.com, Senin (29/6/26).
Progres holding logistik, kata dia, mulai terlihat per 1 Juli 2026.
Tujuh perusahaan logistik pelat merah bergabung ke PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal, dengan struktur kepemilikan Pelindo 73 persen, Pos Indonesia 9 persen, dan lima perusahaan lain 17 persen.
Target 2027, sembilan BUMN logistik (ditambah Silog dan Pilog) terintegrasi penuh di bawah Pos Indonesia.
Wisnu Aji Nugroho, mantan Komisaris Independen PT Len Industri yang juga merupakan Dewan Pengawas di Ikatan Komite Audit Indonesia dan pengajar aktif bagi para Direksi dan Komisaris BUMN/BUMD maupun Korporasi Swasta, menyoroti fenomena krusial.
Berdasarkan pengalamannya mengajar, banyak pimpinan BUMN yang duduk di kursi direksi dan komisaris justru tidak memiliki latar belakang industri yang digelutinya.
“Untuk Industri Pariwisata, kesalahan pengambilan keputusan strategis, mulai dari kebijakan tarif, tata kelola dapur, hingga manajemen tamu, tanpa masukan dari komisaris yang paham lapangan bisa sangat fatal. Industri ini tidak bisa hanya didekati dengan teori korporasi umum dan ruang kelas; jam terbang di dapur, mulai dari cuci piring hingga menjadi executive chef, adalah nafas bisnis ini,” tegas Wisnu yang juga Ketua IKA NHI Bidang Hubungan Antar Lembaga.
Ia memaparkan enam risiko terburuk jika penyatuan 120 hotel tidak dibarengi dengan penataan ulang, yakni okupansi rendah, customer complain melonjak, biaya perawatan aset membengkak, piutang tak tertagih, utang menumpuk, dan vendor bermasalah.
IKA NHI memberikan rekomendasi konkret yang harus dieksekusi dalam 6 bulan pertama, periode kritis yang menentukan arah masing-masing hotel ke depan.
1. Re-Asesmen Total SDM dan Transparansi Publik
Segera libatkan pihak ketiga independen untuk mengaudit kapabilitas seluruh jajaran, mulai dari General Manager, Direksi, hingga Komisaris. Hasil asesmen harus dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan aset negara. Langkah ini penting agar tidak ada lagi “kursi hangat” bagi pimpinan yang tidak kompeten di industri yang sangat dinamis ini.
2. Valuasi Aset dan Klasterisasi Berbasis Prioritas Pendapatan
Lakukan pengecekan ulang valuasi seluruh aset hotel. Setelah itu, klasterisasi hotel berdasarkan potensi pendapatan tertinggi—misalnya, klaster hotel bintang 5 di kawasan super prioritas (seperti Bali, Tanjung Kelayang, Raja Ampat, dan Labuan Bajo) versus klaster hotel bisnis dan transit di perkotaan. Fokuskan investasi dan strategi pemasaran pada klaster dengan kontribusi revenue terbesar agar sumber daya tidak tersebar sia-sia.
3. Libatkan Pemerintah Daerah (BUMD dan OPD) secara Institusional
Sinergi dengan pemerintah daerah wajib dibangun sejak awal. Libatkan BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pariwisata setempat untuk mendukung perizinan, promosi destinasi, serta pengembangan paket wisata berbasis kearifan lokal. Kolaborasi ini akan mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar hotel.
4. Libatkan Industri MICE dan Berikan Insentif Seragam-Terbuka
Di setiap klaster hotel, jalin kemitraan dengan pelaku industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) sejak dini. Berikan skema insentif yang seragam dan terbuka, misalnya diskon paket ruang pertemuan, komisi afiliasi, atau keringanan biaya sewa untuk korporasi, agar terjadi persaingan sehat dan kepastian usaha bagi mitra, sekaligus mengerek tingkat hunian di luar musim liburan.
Wisnu menekankan, enam bulan pertama adalah jendela emas. Pada masa ini, setiap hotel di bawah naungan Danantara-InJourney harus segera menentukan prioritas strategisnya: apakah fokus mengejar okupansi massal, merebut pangsa pasar MICE, menaikkan average daily rate (ADR), atau membidik segmen wisatawan mancanegara.
Kegagalan menentukan haluan di 6 bulan awal berpotensi membuat aset kehilangan momentum di tengah gempuran rantai hotel internasional yang jauh lebih berpengalaman.
Konsolidasi 120 hotel BUMN adalah langkah revolusioner.
Kini, eksekusi tata kelola dan penguatan SDM di lapangan menjadi penentu apakah langkah besar ini akan melesatkan pariwisata Indonesia atau justru menjadi beban baru.
IKA NHI sangat yakin dengan mitigasi risiko yang tepat, optimisme untuk menciptakan chain hotel kebanggaan nasional yang mampu bersaing global masih sangat terbuka lebar.
