BERITAIND.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 sebagai tanda dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.
Dalam rapat paripurna ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya.
Penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya disampaikan Prabowo kepada Puan sebagai Ketua DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/26) sore.
Rapat paripurna ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2026.
Terkait pemberian Nota Keuangan oleh Pemerintah, Puan mengatakan, keberhasilan kinerja APBN diukur dari seberapa besar pemenuhannya terhadap harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.
“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR.
Puan menyampaikan, pada tahun 2000 APBN berada pada besaran Rp197 trilliun.
Sedangkan pada tahun 2010, APBN mencapai angka sebesar Rp1.126 triliun.
“Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat,” lanjutnya.
Sementara pada tahun 2026, APBN sudah berada di kisaran Rp 3.842 triliun.
Angka ini naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” sebut Puan.
Puan lantas menyinggung pemanfaatan APBN untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat, serta memenuhi harapan agar dapat hidup lebih baik.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Puan menegaskan APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan.
“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan, Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” pungkas Puan.
