JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, prihatin terhadap polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami sejumlah karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), terlebih kasus tersebut telah berlangsung…
PHK
-
-
Berita
Disharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK, Negara Wajib Menjamin Hak Pekerja
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) menyelenggarakan Seminar Hukum Ketenagakerjaan bertema “Disharmonis, Ancaman Kaum Buruh” pada Selasa (2/12/25). Seminar ini menegaskan kembali satu…
-
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siti Mukaromah, menilai keberadaan UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri otomotif patut mendapat perhatian serius dari…
-
JAKARTA – Ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut dan entah sampai kapan berlangsung di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina…
-
JAKARTA – Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Manajemen CNN Indonesia dinilai tidak sah. Hal tersebut sebagaimana…
-
Berita
Komisi IX Desak Pemerintah Tangani Ancaman PHK Massal di Sektor Perhotelan
by Slyikaby SlyikaJAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina prihatin terhadap meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah…
-
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina menyoroti pelaksanaan sejumlah job fair yang dinilai hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan solusi nyata bagi…
-
Berita
Tutup Masa Sidang DPR, Puan Soroti Lonjakan PHK Hingga Dampak Tarif Trump
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti soal lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 DPR yang digelar hari ini. Rapat Paripurna…
-
Berita
Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Waka Komisi V: Jangan karena Like and Dislike
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Polemik penghentian sepihak tenaga pendamping profesional (TPP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus bergulir. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai pengelolaan tenaga pendamping…
