JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyampaikan akan menghapus status tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023 mendatang.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai nasib para pegawai honorer kedepan, pascapenghapusan status tenaga honorer per 2023.
”Jumlah tenaga honorer di instansi pemerintah tidak sedikit. Selain itu, banyak dari mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai juga kebijakan ini menimbulkan masalah baru yakni tidak tertanganinya pelayanan publik,” ujarnya, Senin (24/1/22).
Menurutnya, pemerintah harus memberikan solusi efektif sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Salah satunya melalui pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, dengan memperluas formasi yang dibuka mengingat rekrutmen PPPK yang dibuka pemerintah sejauh ini masih terfokuskan pada posisi tertentu seperti guru atau tenaga kesehatan.
”Saya juga mendorong agar Kemenpan-RB meminta seluruh instansi pemerintah serta pemerintah daerah agar mendata kebutuhan tenaga PPPK di instansinya masing-masing agar diajukan untuk dibuka rekrutmen PPPK di instansi tersebut untuk mengakomodir pengangkatan tenaga honorer,” urainya.
Dia mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar diberi kesempatan yang lebih besar dan dipermudah persyaratan untuk mengikuti seleksi PPPK, mengingat rekrutmen guru PPPK yang dilaksanakan sebelumnya, justru banyak terisi dari guru swasta karena guru honorer di sekolah negeri tidak lulus seleksi PPPK.
”Kita harus menghargai mereka yang sudah cukup lama memberikan pengabdiannya untuk bangsa ini. Jangan sampai diabaikan,” tuturnya. (abdulloh)