HALMAHERA SELATAN – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan bertajuk Bacarita Desa dengan para Camat, Kepala Desa, Pendamping Desa, Petani dan Nelayan se-Halmahera Selatan, Jumat, (28/1/22).
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengisahkan perjuangannya bersama seluruh Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI dalam mewujudkan Undang-undang Desa.
Ia menyatakan UU Desa difungsikan untuk memotret pembangunan dari daerah, bukan dari kota.
“Undang-undang Desa ini lanjutan dari memotret pembangunan dari daerah, bukan dari Jakarta. Kita kencang membuat UU ini, meskipun di awal banyak ahli yang meragukan UU Desa bisa membuat Desa bangkit,” katanya.
Dia menambahkan, para ahli sebelumnya banyak yang meragukan perangkat desa tak punya kemampuan mengelola anggaran, perencanaan program hingga strategi pembangunan.
Namun, lambat-laun anggapan itu disebut Gus Muhaimin terbantahkan dengan sendirinya.
Sebaliknya para perangkat desa terus berupaya mengasah diri dan akhirnya punya keahlian dan kemampuan mengelola dana desa secara optimal.
“Kemampuan merencanakan dan melaksanakan para kepala desa terus diasah. Anggaran setiap tahun terus ditambah, sekarang sudah menyentuk Rp. 7 Triliun. Karena itu spirit pembangunan di desa harus dioptimalkan agar desa tumbuh mandiri, maju,” paparnya.
Dia berpesan agar semua level pemerintahan baik di tingkat kecamatan dan desa tidak disia-siakan. Ia mendorong setiap proses, aksi hingga keberhasilan pembangunan untuk ditulis dan diekspos, baik di media sosial maupun di media-media konfensional.
“Tunjukkan kepada dunia pembangunan di masing-masing desa. Target kita 5 tahun ke depan model pembangunan desa kita terbaik di dunia, terlancar di dunia. Kita dukung secepat-cepatnya, pokoknya anggaran negara harus sesuai dengan kontribusi masing-masing desa,” tuturnya.
Di sisi lain, dia mengakui otonomi daerah telah memberi manfaat yang besar bagi desa.
Namun masih menyisakan dua pekerjaan rumah yang perlu segera diperbaiki. Pertama, kata dia, alokasi strategis prioritas nasional terutama yang berkontribusi pada APBN, namun belum berjalan optimal.
“Saya mendapat laporan dari Bupati Halmahera Selatan di sini jalan nasional baru 17 kilometer yang aspalnya bagus. Ini juga menjadi catatan saya, pokoknya saya perjungkan anggaran dana desa harus sesuai dengan kontribusi masing-masing daerah,” jelasnya.
Kedua, bagi hasil atas kemampuan, kelebihan dan potensi yang belum dioptimalkan. Menurutnya, dua agenda ini penting dan harus diperjuangkan. Dia berkomitmen akan menyuarakannya di DPR.
“Katanya Halmahera Selatan ini kaya, maka masyarakatnya juga harus kaya. Bukan Halmahera Selatan kaya tapi masyarakatnya masih tertinggal,” tegasnya.
Hadir Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidiq, Wakil Walikota Ternate Jasri Usman, anggota DPRD Fraksi PKB Halmahera Selatan, serta ratusan Kepala Desa, Camat, pendamping desa, nelayan dan petani se-Halmahera Selatan. (abdulloh)