Indonesia salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia, dengan 210 juta pengguna internet per Juni 2022.
Selama lima tahun terakhir, terjadi tren peningkatan sehingga tingkat penetrasi internet mencapai kurang lebih 77% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 275,7 juta.
Dalam kondisi demikian, disrupsi teknologi digital yang memaksa transformasi pelayanan yang berorientasi pada perubahan perilaku konsumen sedang terjadi, baik pada organisasi publik maupun sektor swasta.
Secara umum, organisasi dapat bertahan dan berkembang apabila mampu beradaptasi dan merespon dinamika yang ada. Pun dengan instansi pemerintah sebagai organisasi publik yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan prima (service excellent ).
Instansi pemerintah wajib melakukan transformasi menuju organisasi digital supaya lebih ramping dan lincah (lean and agile) serta mampu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat secara efektif dan efisien.
Reformasi birokrasi menuntut instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Transformasi digital sendiri merupakan segala sesuatu yang mengacu pada proses aktivitas menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital.
Ini tidak hanya tentang perubahan dari sistem manual ke digital. Tetapi lebih pada bagaimana teknologi digital dapat diimplementasikan untuk menjalankan proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah.
Sistem yang memanfaatkan teknologi digital dan otomatisasi pada proses pelayanan publik dikenal dengan istilah “robot”.
Beberapa contoh sektor pelayanan publik yang telah menerapkan teknologi digital dan otomatisasi (robot), seperti penggantian tenaga ASN dengan vending machine dalam pelayanan KTP, mekanisme perpanjangan pajak kendaraan bermotor secara online (e-samsat), pembuatan paspor online (e-paspor), perpanjangan SIM secara online (SIM Online) dan beberapa model lainnya.
Digitalisasi pelayanan publik seperti contoh di atas, diyakini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai penerima layanan maupun instansi pemerintah sebagai pemberi layanan.
Adapun manfaat yang diperoleh antara lain efisiensi waktu, biaya, tenaga, transparan, adil dan berkualitas.
Penggunaan dan penerapan teknologi digital sebagai sarana pelayanan publik menggantikan cara-cara konvensional, memerlukan pemimpin yang memiliki komitmen, visioner dan transformasional yang didukung sumber daya manusia yang kompeten.
ASN sebagai sumber daya manusia penyedia dan pemberi pelayanan publik, harus mengubah mindset dan meningkatkan kompetensi.
Pejabat administrator dalam struktur pemerintahan, memiliki peran sangat strategis mengoordinasikan dan menggerakkan seluruh sumber daya organisasi dalam mewujudkan transformasi organisasi digital.
Untuk melaksanakan tugasnya, pejabat administrator harus memiliki sikap dan perilaku kepemimpinan Pancasila berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan wawasan kebangsaan, serta bertanggungjawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya.
Pejabat administrator juga dituntut mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai bidang tugasnya dengan melakukan inovasi dan kolaborasi, termasuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit kerja instansi masing-masing.
# Tulisan ini hasil diskusi kelompok peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan III tahun 2022, dengan metode blended learning yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN LAN di kampus Corporate ASN University Jakarta.