SIMALUNGUN – Aroma dugaan suap dalam pengangkatan pejabat kepala desa merebak. Bupati dan DPRD Simalungun didesak konsisten dengan pernyataannya bahwa pelaksanaan pemilihan 248 kepala desa yang berakhir Agustus 2022, tidak ditunda dan dilaksanakan tahun ini.
Kepada wartawan, Rabu (27/7/22) malam. ketua umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) Anthony Damanik didampingi Sekretaris Jahenson Saragih, menyatakan pihaknua mencium adanya skenario Pemilihan Pangulu atau Kepala Desa (Pilapanag) bakal ditunda tahun ini dan dilaksanakan tahun 2023.
“Sesuai keluhan sejumlah kepala desa yang disampaikan ke Gemapsi, Pilpanag 248 desa tidak akan dilaksanakan tahun ini dan sengaja ditunda oleh Pemkab Simalungun,” ujar Anthony.
Penundaan, selain untuk kepentingan Pilkada dan Pileg 2024 juga adanya dugaan upaya jual beli jabatan pejabat kepala desa.
Sekretaris Gemapsi Jahenson Saragih meminta bupati dan DPRD konsisten tidak menunda Pilpanag di 248 desa untuk menepis apa yang disampaikan pihaknya.
“Jika memang tidak ada dugaan jual beli jabatan untuk 248 pejabat kepala desa, dan adanya kepentingan Pilkada dan Pileg 2024, laksanakan tahun ini. Jika memang ditunda berarti apa yang kami sampaikan benar adanya,” sebut Jahenson.
Gemapsi menilai, penundaan Pilpanag merupakan tindakan membunuh hak demokrasi masyarakat dan para kepala desa yang harus menunggu tahun depan untuk kembali ikut pada pemilihan.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori/Desa (BPMN) Jonni Saragih yang dikonfirmasi terkait kemungkinan penundaan Pilpanag membantah berkaitan dengan Pilkada dan Pileg 2024.
Dia mengatakan, pihaknya sedang melaksanakan tahapan Pilpanag setelah perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang desa selesai dilakukan.
“Tahapannya sedang berjalan, setelah perubahan Perda tentang desa selesai dan penambahan anggaran akan diusulkan di P-APBD TA 2022 yang kemungkinan dibahas Agustus 2022,” sebut Jonni. (ricky fh)