JAKARTA – Pemerintahan Jokowi dinilai tergolong nekat menaikkan harga BBM tanpa memperhatikan kesusahan kehidupan jutaan rakyat, setelah dua tahun menderita karena pandemi Covid-19. Tidak ada sedikitpun rasa iba dan belas kasihan dari Jokowi terhadap rakyatnya.
Dampak kenaikan harga BBM dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam profesi. Seluruhnya merasa hidup makin sulit pasca kenaikan yang dipaksakan itu.
Kenyataan ini muncul dalam diskusi publik bertemakan “BBM Naik, Rakyat Menjerit” diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Rabu (14/9/22).
Diskusi ini menghadirkan pembicara ternama, diantaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.
Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Pulau Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM.
Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk.
Marlan selaku koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang mencekik para petani.
Harga yang berubah-ubah dengan masalah kebijakan yang bergantung pada pasar, World Trade Organization (WTO) dan World Bank (WB). Ia mengharapkan adanya jaminan stok dan harga dari pemerintah.
Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur.
Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga.
Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh. Alvino juga menyoroti Satuan Tugas (Satgas) yang belum mampu menurunkan harga di tingkat konsumen dan operasi pasar yang juga tidak berhasil.
Namun, fakta bahwa pemerintah tidak ada upaya dalam membantu permasalahan ini menyebabkan peternak perlu mandiri dengan keseriusan pemerintah.
BLT Suap Politik
Beralih kepada Dr Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang berbicara tentang Faham Liberalisme.
Ada Faham Liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya.
Menurut Mulyadi, demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap Neo-Liberalisme, dimana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan.
Sedangkan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan. Mulyadi menegaskan, yang menjadi politisi adalah pengusaha.
Apabila Indonesia ingin aman, maka badut politik, bandar politik, dan bandit politik perlu diberantas.
Subsidi merupakan tugas negara sehingga tidak ada istilah subsidi dalam Negara Kesejahteraan (Welfare State).
Selanjutnya, pengamat ekonomi Anthony Budiawan mengutarakan, John Lock pada tahun 1600-an, menurutnya kepemilikan lahan diberikan kepada orang yang bisa menggarap seoptimal mungkin.
Lahan yang seharusnya menjadi hak putra daerah, namun terpinggirkan oleh korporasi yang masuk.
Anthony mengatakan saat ini terdapat 138,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Penderitaan masyarakat pasca Pandemi Covid-19 dengan APBN defisit mencapai Rp1.200 Triliun, pemecatan buruh hingga kenaikan harga BBM jelas mencekik rakyat bawah seperti petani, nelayan, dan peternak.
Kenaikan pendapatan pemerintah hasil naiknya harga BBM hanya Rp 31,75 triliun. Namun berdampak sangat besar terhadap kesulitan dan penderitaan jutaan rakyat Indonesia.
Anthony berpendapat kenaikan harga BBM tidak adil dikarenakan tidak adanya transparansi dan perhitungan kenaikan harga yang fair.
Kenaikan BBM telah melukai rakyat banyak dengan segala permasalahan yang ditimbulkannya. (abdul halim)