Gus Imin Dukung Sidoarjo Menjadi Role Model Stop Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Gus Imin Dukung Sidoarjo Menjadi Role Model Stop Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Foto/Ist

SIDOARJO- Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan perbuatan biadab. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong semua pihak bersama-sama memerangi praktik tidak terpuji itu.

Demikian pria yang akrab disapa Gus Imin ini sampaikan saat berbicara tentang tantangan ketenagakerjaan sekaligus kampanye stop kekerasan seksual di tempat kerja bersama pelaku usaha dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo di Sidoarjo, Senin (12/6/23).

“Pelecehan seksual atau pun kekerasan di tempat kerja ini musuh kita bersama,” tuturnya.

“Saya melihat kasus ini banyak terjadi dan sudah seharusnya kita stop, kita perangi, karena seluruh pekerja berhak bekerja dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual,” kata Gus Imin lagi.

Sebagai kawasan yang sangat potensial dijadikan kawasan industri, Gus Imin ingin Sidoarjo menjadi role model gerakan stop kekerasan seksual di tempat kerja.

Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis cita-cita tersebut dapat tercapai, sebab Sidoarjo dipimpin oleh Bupati yang punya latar belakang santri, yaitu Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor.

“Kita memang sengaja khusus ke Sidoarjo ini, karena kalau Sidoarjo bisa mengatasi problem ketenagakerjaan itu akan mengatasi banyak hal, terutama pengangguran, ekonomi (sehingga tercapat) kemakmuran. Saya berharap Gus Muhdlor ini menjadi Bupati yang sukses,” ungkap Gus Imin.

Dia menyatakan siap membackup setiap kebijakan dan program yang dilakukan Pemda Sidoarjo sebagai role model daerah yang bebas dari kekerasan seksual di tempat kerja.

“Saya akan membackup penuh melalui peran saya di pemerintahan pusat, lintas sektoral, keluhan-keluhan pengusaha (terkait) suasana (usaha) yang tidak kondusif akan saya atasi bersama Gus Muhdlor,” pungkasnya.

Related posts

Menuju Satu Abad PSSI, Membangun Fondasi Mimpi Piala Dunia 2030

Konsisten Memperjuangkan Pesantren, Fraksi PKB DPR RI Raih KWP Award 2026

DPRD Pematangsiantar Sebut Tunggakan Parkir Rp 1,6 Miliar Berpotensi Dilaporkan ke APH