JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah mengevaluasi peruntukan lahan dan manajemen bisnis pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kontrobusinya minim terhadap pembangunan nasional atau bahkan stagnan.
Menurut Gus Imin, evaluasi penting dilakukan untuk memetakan kesesuaian jenis industri yang dikembangkan dengan karakteristik lahan serta mengetahui kemampuan badan usaha pembangun dan pengelola (BUPP) dalam mengelola bisnis KEK.
“Kawasan Ekonomi Khusus ini sejatinya untuk pemerataan ekonomi. Tapi kalau dampaknya minim, atau malah stagnan, ya harus segera dievaluasi. Saya harap pemerintah segera memetakan persoalannya,” kata Gus Imin di Jakarta, Jumat (9/6/23).
Berdasarkan laporan Danareksa Research Institute (DRI), rata-rata kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia periode 2019 hingga 2022 baru mencapai 1,31%.
Gus Imin menilai angka kontribusi KEK yang tersebar di lima di Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagaimana dilaporkan DRI masih sangat kecil.
“Seharusnya kan bisa 10%, malah kalau di China itu setiap kawasan ekonomi khusus bisa menyumbang sampai 22% PDB,” tuturnya.
Karena itu Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan BUPP KEK untuk melakukan pembenahan strategi bisnis seluruh KEK dalam rangka pemerataan pengembangan pada KEK yang tersebar di seluruh wilayah.
Ia juga berharap masing-masing BUPP di KEK mengadopsi mekanisme pengembangan KEK lain yang dinilai berjalan sesuai target dan harapan dengan menyesuaikan karakteristik KEK masing-masing.
“Lalu soal mekanisme perizinan, saya kira harus lebib dipermudah lagi, jangan terlalu jelimet, tapi kontrolnya juga harus kuat. Dengan begitu saya yakin akan lebih banyak menarik investor di KEK ini,” tutur Gus Imin.
“Dan yang paling penting itu SDM-nya. Saya harap kapasitas SDM Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja maupun pihak yang terlibat di kawasan ekonomi khusus segera dibenahi,” pungkasnya.