Kemenpora Berikan Penghargaan IPP Tertinggi, 5 Besar Diraih DIY, Bali, Aceh, Sulteng, dan Kaltim

Kemenpora Berikan Penghargaan IPP Tertinggi, 5 Besar Diraih DIY, Bali, Aceh, Sulteng, dan Kaltim. Foto/Ist

KULON PROGO – Dalam rangka memotivasi partisipasi peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Kemenpora memberikan penghargaan kepada daerah dengan indeks tertinggi.

Hal ini diumumkan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan, di Novotel Bandara New Yogyakarta, Kulon Progo DIY, Senin (5/8/24) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pengembangan Pemuda sekaligus sebagai Plh. Sesmenpora Raden Isnanta menyampaikan, dalam rangka pelayanan kepemudaan perlu kolaborasi pusat dan daerah.

“Perlunya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan terus IPP kita,” kata Deputi Isnanta.

“Sebagai upaya memotivasi dan mendongkrak hal tersebut, malam ini kita launching IPP nasional 2023, serta diberikan semacam penghargaan dari setiap domain,” tambahnya.

Setelah melalui rangkaian parameter, diumumkan para pemegang skor tertinggi dari kelima domain sebagai berikut, pertama IPP terbaik domain pendidikan diraih DIY, Aceh, Sumbar, DKI Jakarta, Kaltim, Maluku, Maluku Utara.

Sedangkan domain kesehatan dan kesejahteraan diraih Papua dan Kaltim, Babel, Maluku Utara, Bali, Sulsel, Sulteng, Banten, Kalsel.

Untuk domain kesempatan dan lapangan kerja diraih DIY, Sulteng, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalteng, Sulbar, Bengkulu.

Adapun domain kepemimpinan dan partisipasi pemuda diraih DIY, Aceh dan Maluku, Maluku Utara, serta Gorontalo, NTB, Papua, NTT, Papua Barat, Sulut.

Terakhir domain gender dan diskriminasi diraih DIY, Kepri, DKI Jakarta, Bali, Kaltim, Sumbar.

Perlu diketahui IPP Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 56,33 dan IPP tertinggi seluruh Indonesia adalah DIY, Bali, Aceh, Sulawesi Tengah, Kaltim.

Related posts

Pengangguran Lulusan SMK Tertinggi Nasional, Komisi X Minta Evaluasi Total Pendidikan Kejuruan

Residivis Sekap Perempuan di Bandung, DPR Minta Pelaku Dikebiri

Gelombang PHK Menghantui, Dewan Desak Pemerintah Gencarkan Program Padat Karya