BERITAIND.COM, JAKARTA – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menghantui puluhan ribu buruh di sektor industri manufaktur memicu keprihatinan semua pihak.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Asep Romy Romaya, mendesak pemerintah segera mengintervensi situasi dengan memperbanyak program padat karya dalam jangka pendek.
Menurut Asep Romy, gelombang PHK massal bukan hanya pukulan telak bagi para pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi makro karena berpotensi melumpuhkan konsumsi rumah tangga nasional.
“Ancaman ini tidak bisa diabaikan karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya,” ujar Asep Romy di Jakarta, Rabu (24/6/26).
“Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan konkret. Memperbanyak program padat karya bisa menjadi salah satu solusi taktis untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah agar tetap berjalan,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, program padat karya memiliki peran strategis untuk menyerap tenaga kerja yang mendadak menganggur secara cepat.
Pemerintah diminta memperluas cakupan proyek padat karya ini di berbagai sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga proyek pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
Meski demikian, Asep Romy menekankan, padat karya tidak boleh sekadar menjadi bantalan penghasilan sementara.
Ia menuntut adanya integrasi yang kuat antara proyek fisik dengan program pelatihan keterampilan (skilling) dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang masif di daerah-daerah.
“Pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk melibatkan lembaga pelatihan kerja swasta di samping Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah,” tuturnya.
Dia mengusulkan sebuah terobosan dalam kurikulum pelatihan bagi para korban PHK, yakni penyisipan materi peningkatan kemampuan bahasa asing secara intensif.
Langkah ini dinilai penting untuk membuka keran peluang baru di pasar global.
“Diharapkan terdapat kurikulum pelatihan peningkatan kemampuan bahasa asing, sehingga dari hasil pelatihan masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah,” kata Asep Romy.
Menutup pernyataannya, pemerintah, dunia usaha, dan sektor industri segera duduk bersama merumuskan formula perlindungan hak buruh sekaligus menjaga napas keberlangsungan usaha.
“Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan menimbulkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan,” katanya.
“Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak,” pungkasnya.