MEDAN – Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo menekankan, permintaan audit terhadap penggunaan dana PON XXI bukanlah upaya menciptakan tekanan atau kekhawatiran di kalangan penyelenggara dan atlet.
Langkah ini semata-mata bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta menjaga integritas penyelenggaraan acara nasional berskala besar seperti PON XXI.
Dalam penjelasannya di hadapan wartawan di Media Centre PON XXI Wilayah Sumatera Utara, Medan, Jumat (13/9/24) malam, Menpora, didampingi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Kadispora Sumut Baharuddin Siregar selaku Ketua Harian PB PON, dan Staf Ahli Gubernur Effendi Pohan selaku Sekretaris Umum PB PON, menanggapi tuduhan yang beredar di media sosial mengenai dugaan korupsi dalam penyelenggaraan PON.
Menurutnya, tuduhan tersebut muncul secara cepat dan tidak berdasar, hanya berdasarkan contoh atau sampel yang sangat terbatas.
“Pernyataan saya adalah respon terhadap tuduhan yang berkembang secara cepat setelah PON baru saja dimulai. Beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi tanpa bukti yang cukup,” ujar Menpora.
Menpora menambahkan, sejak awal pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola yang melibatkan Bareskrim dan Jamintel Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan anggaran PON XXI secara ketat.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa seluruh proses pengawasan sudah berjalan dan diawasi oleh pihak berwenang, sehingga tuduhan penyelewengan atau korupsi tidak memiliki dasar yang kuat,” jelasnya.
Menpora juga menyampaikan bahwa pemberitaan mengenai audit ini justru berpotensi memperkuat kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON.
“Pemberitaan ini bisa menjadi dorongan positif, membuat semua pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, lebih waspada dan sigap. Ini adalah acara besar dengan anggaran besar, sehingga perlu pertanggungjawaban yang besar pula,” tambahnya.
Menpora berharap audit ini akan memberikan rasa tenang kepada semua pihak setelah PON selesai.
“Kami ingin memastikan bahwa setelah PON usai, semua pihak yang telah bekerja keras dapat merasa tenang karena semua proses diaudit secara transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Sebagai penutup, Menpora menegaskan, permintaan audit dana PON XXI bukanlah untuk menimbulkan tekanan atau suasana mencekam, melainkan langkah preventif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan dana publik yang besar.
