JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2025 yang disepakati antara pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR RI.
Keputusan ini dinilai bisa meringankan beban calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
”Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kepala BPH, Komisi VIII, BPKH, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk bisa mengatur sedemikian rupa biaya penyelenggaraan ibadah haji seperti yang dharapkan masyarakat,” ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, Senin (6/1/25).
Kendati besaran BPIH dipastikan turun, namun Gus Jazil berpesan agar layanan jemaah haji tidak semakin buruk.
Sebaliknya, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini berpesan agar kualitas layanan pelaksanaan ibadah haji bisa ditingkatkan dibanding tahun lalu.
Angka BPIH itu disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf, dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Senin (6/1/25).
Besaran komponen BPIH 2025 yang disepakati sebesar Rp89.410.258,79.
Angka itu turun dibanding BPIH 2024 sebesar Rp93.410.286 atau terdapat penurunan sebesar Rp4.000.027,21 perjamaah haji.
Besaran BPIH yang ditanggung jamaah haji sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dan nilai manfaat dari dana haji sebesar Rp33.978.508,01 atau 38 persen.
Gus Jazil pemerintah menerapkan standar kompeten kualitas keahlian petugas haji dalam melayani dan melindungi jamaah haji.
”Pemerintah juga harus memperbaiki pelayanan skema murur dan tanazul jamaah haji lansia dengan memperhatikan syarat dan rukun haji,” terang Gus Jazil.
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan jamaah haji pada saat pelaksanaan dan pasca Armuzna.
Selanjutnya, pemerintah perlu memperbaiki sarana transportasi jemaah haji yang ramah lansia dan disabilitas selama di Arab Saudi.
Gus Jazil juga meminta pemerintah menyediakan konsumsi sarapan pagi, makan siang dan malam yang bercita rasa nusantara dan pentingnya perhatian khusus konsumsi makanan yang ramah lansia.
”Kami meminta pemerintah melayani seluruh jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji sesuai syariat terutama wukuf di Arofah agar memastikan armada safari wukuf mencukupi sesuai kebutuhan,” bebernya.
Gus Jazil menegaskan, Fraksi PKB memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 2025.
Pihaknya berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan kualitas dengan indeks kepuasan jamaah haji yang terus meningkat.
Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji 2025 untuk jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang.
Jumlah tersebut belum mencapai tahap ideal, mengingat jumlah daftar tunggu jamaah haji yang terus meningkat.
“Karena itu Fraksi PKB akan terus berupaya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebesar 20 ribu, sehingga bisa memangkas jumlah antrean jamaah haji,” ungkap Gus Jazil.