WASHINGTON — Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kembali menyuarakan keprihatinannya atas kondisi demokrasi di negaranya saat ini.
Dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan secara luas, Obama menegaskan, demokrasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya komitmen kuat dari individu-individu di dalam sistem pemerintahan.
“Demokrasi memerlukan orang-orang, para hakim, aparat di Departemen Kehakiman, dan pejabat pemerintah yang bersumpah untuk menegakkan konstitusi. Ketika sumpah itu tidak dipegang teguh, kita mulai bergerak menuju sesuatu yang tidak lagi konsisten dengan demokrasi Amerika,” ujar Obama.
Ia bahkan menyebut bahwa situasi ini perlahan mulai menyerupai sistem autokrasi, seperti yang terjadi di Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orban, di mana pemilu tetap dijalankan, namun nilai-nilai demokrasi dan sistem hukum yang adil mulai diabaikan.
“Kita memang belum sampai ke titik itu, tapi saya pikir kita sudah sangat dekat dengan normalisasi perilaku semacam itu. Ini bukan lagi pernyataan kontroversial, melainkan kenyataan yang kini mulai diakui banyak pihak,” kata Obama tegas, dilansir ABC News.
Menurutnya, sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika telah membangun reputasi sebagai pelopor demokrasi liberal, sebuah sistem yang menjunjung tinggi supremasi hukum, peradilan independen, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, protes damai, dan pluralisme.
Namun, komitmen terhadap nilai-nilai tersebut saat ini dinilai semakin melemah di kalangan pejabat pemerintahan federal.
“Saat saya katakan liberal, bukan berarti kiri secara politik, tapi sebuah keyakinan terhadap pentingnya hukum yang adil, pengadilan yang bebas dari intervensi, serta hak-hak dasar warga negara,” jelas Obama.
Ia pun mengingatkan bahwa kondisi saat ini adalah ujian besar bagi semua pihak di Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung.
Pernyataan mantan presiden ke-44 AS itu langsung memicu diskusi hangat di berbagai media dan kalangan pengamat politik, mengingat situasi politik dalam negeri yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden 2025.