JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Baginya, Jangan sampai proyek mercusuar itu terbengkalai.
Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp86 triliun dan swasta Rp58 triliun serta tahap II beban APBN Rp48,8 triliun itu membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN.
Miko berharap OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.
“Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Minggu (27/7/25).
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif.
“Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.
Miko mengatakan, PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN.
Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.
“Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” tuturnya