Wakil Ketua Komisi X: Pemerintah Harus Fokus Rehabilitasi Sarpras Pendidikan Terdampak Banjir Aceh-Sumatera

Lalu Hardian. Foto/Ist

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memfokuskan langkah pada rehabilitasi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.185 sekolah terdampak banjir.

Sedangkan jumlah siswa yang terdampak sebanyak 180.717 orang, dan guru sebanyak 17.049 orang.

Sementara itu, data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mencatat sekitar 60 perguruan tinggi terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Lalu Hadrian menegaskan, pemulihan sektor pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah.

Kerusakan sarpras pendidikan ini tidak boleh dibiarkan berlarut.

“Pemerintah harus segera turun tangan melakukan rehabilitasi, baik darurat maupun jangka panjang, agar kegiatan belajar mengajar kembali pulih dan hak pendidikan anak-anak tetap terjamin,” ujar Lalu, Senin (8/12/25).

Dia juga mendorong Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek mempercepat asesmen kerusakan serta memastikan alokasi anggaran khusus untuk pemulihan sarpras pendidikan di wilayah terdampak.

“Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting. Jangan sampai para siswa dan mahasiswa mengalami learning loss berkepanjangan hanya karena keterlambatan perbaikan fasilitas,” tambahnya.

Lalu berharap, proses rehabilitasi tidak hanya bersifat memperbaiki bangunan, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan sekolah dan kampus dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

“Banjir ini harus menjadi momentum untuk membangun sarpras pendidikan yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi risiko bencana,” tegasnya.

Related posts

Harga Sawit Ambruk Usai DSI Dibentuk, DPR: Negara Tak Boleh Kalah dari Tengkulak

Pencabulan Santri di Ponorogo Coreng Dunia Pesantren, Pelaku Harus Dihukum Maksimal

Ketua Komisi VIII DPR Ingatkan Fase Armuzna Tantangan Terberat Penyelenggaraan Haji