JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Anna Mu’awanah, mendukung percepatan reformasi pasar saham nasional di tengah gejolak bursa saat ini.
Dia menilai langkah tersebut mendesak dilakukan guna menindaklanjuti rekomendasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) demi menjaga kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata investor global.
“Pemerintah tidak boleh menunda. Gejolak pasar pasca-rekomendasi MSCI harus dijadikan bahan evaluasi serius. Reformasi ini penting untuk memperbaiki integritas pasar, meningkatkan transparansi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat,” ujar Anna di Jakarta, Senin (2/2/26).
Dia menegaskan, pemerintah bersama otoritas terkait harus segera menjalankan kebijakan peningkatan ambang batas kepemilikan saham publik (free float) menjadi minimal 15 persen.
Apalagi ada deadline target perbaikan yang ditetapkan MSCI paling lambat pada Mei 2026.
“Ada risiko besar jika Indonesia gagal memenuhi tenggat waktu tersebut, mulai dari penurunan kepercayaan investor internasional hingga potensi eksklusi saham-saham Indonesia dari indeks global MSCI. Kegagalan tersebut akan membangun persepsi bahwa pasar modal Indonesia tidak transparan dan berisiko tinggi,” urainya.
Anna juga menyoroti masalah keterbukaan informasi dan struktur kepemilikan saham yang menjadi perhatian utama lembaga riset global tersebut.
Kebijakan free float 15 persen dinilai tepat untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan dan mencegah praktik yang merugikan investor.
“Ini soal pembuktian bahwa tata kelola bursa saham Indonesia semakin transparan dan adil. Delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal yang disiapkan pemerintah harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Selain investor institusi, Anna memberikan perhatian khusus pada perlindungan bagi investor ritel yang jumlahnya terus meningkat.
Ia berharap reformasi ini mampu menciptakan ekosistem yang sehat bagi masyarakat luas yang ingin berinvestasi.
“Jangan sampai investor kecil menelan pil pahit karena masuk ke pasar yang tidak sehat. Negara wajib memastikan pasar modal kita berintegritas sehingga seluruh lapisan investor terlindungi,” pungkas Anna.
