BERITAIND, JAKARTA – Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang seharusnya hadir sidang mediasi antara penggugat dan tergugat dalam kasus Kadin Jawa Barat di PN Jakarta Selatan, Kamis (5/3/26), ternyata absen lagi.
Sidang yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB, tanpa dihadiri para tergugat utama yakni selain Anindya Bakrie, juga Wakil Ketua Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho, Wakil Ketua Widiyanto Daputro, Wakil Ketua Erwin Aksa dan Almer Faiq Rusy.
Mereka hanya diwakili para penasehat hukumnya.
Karena para tergugat tidak ada yang hadir secara langsung, mediasi diundur sampai batas waktu 16 Maret 2026.
Jika sampai tanggal tersebut juga tak hadir maka dianggap tidak terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat.
Selanjutnya sengketa Kadin Jabar ini akan ditentukan dengan persidangan.
Menurut kuasa hukum penggugat Roy Sianipar SH, ketidakhadiran Anindya Bakrie sangat disayangkan sebab suasana kebatinan para penggugat menjadi tidak terungkap.
Namun, lanjutnya, pihaknya siap untuk “bertempur” di meja sidang jika akhirnya pada batas waktu terakhir mediasi 16 Maret nanti tidak tercapai kesepakatan.
Kuasa hukum lainya yakni Cacan Cahyadi menambahkan, kalau harus lanjut dalam persidangan dia berharap majelis hakim yang memimpin sidang bisa jernih melihat dalam memutus perkara ini.
“Saya yakin terhadap Hakim Eman Selaeman di mana beliau adalah hakim yang tidak bisa diintervensi,” ujar Cacan.
Wawancara
Dalam sidang kali ini, hakim non sidang Sri Wiguna melakukan wawancara terhadap para penggugat dan tergugat.
Satu persatu para penggugat dan tergugat dipanggil.
Padahal dalam agenda sebelumnya, Anindya Bakrie sebagai tergugat seharusnya berhadapan langsung dengan penggugat yakni Mulyadi, ketua Kadin Indramayu dan Rajab Prijadi, Ketua Kadin Kabupaten Garut.
Menurut hakim mediasi, Sri Wiguna, untuk mecapai kaukus perdamaian maka semua prinsipal baik penggugat maupun tergugat wajib hadir.
Faktanya, hanya diwakili para kuasa hukumnya maka dari itu, Sri menawarkan pengunduran waktu sampai 16 Maret 2026 yakni batas akhir proses mediasi.
Menanggapi sidang mediasi dan proses pengadilan ini, dua penggugat yakni Rajab Prijadi selalu ketua Kadin Kabupaten Garut dan Mulyadi ketua Kadin Kabupaten Indramayu mengaku agak kecewa Anin tidak bisa datang.
Ketika ditanya kalau mediasi ini gagal, keduanya mengatakan akan tetap memperjuangkan tegaknya aturan mulai dari AD dan ART sampai turunnya Peraturan Organisasi sampai palu hakim berbunyi.
“Saya tetap akan menyampaikan bahwa Kadin harus kembali ke marwahnya yakni organisasi berjalan sesuai dengan aturan, “kata Rajab.
Dalam mediasi awal beberapa waktu lalu, Roy menyampaikan resume yang intinya mempersoalkan pelaksanaan Muprov di Bogor yang menghasilkan Almer Faiq Rusyidi sebagai ketua Kadin Jabar dianggap cacat hukum.
Roy menambahkan keinginan kliennya sederhana yakni tegakan aturan sehingga muprov benar benar mengacu pada AD ART.
Sebelumnya, diberitakan bahwa terjadi dualisme kepemimpinan Kadin Provinsi Jabar setelah terjadi dua Muprov (musyawarah provinsi) Kadin Jabar ke-8, di Bogor dan Bandung, pada 24 September 2025.
Dalam Muprov Bandung. Nizar Sungkar sukses mendulang suara dan menjadi Ketua Umum Kadin Jabar.
“Nizar terpilih secara sah sesuai AD/ART organisasi,” ucap Roy Sianipar.
Ada pun muncul gugatan terhadap pelaksanaan Muprov Bogor yang memunculkan nama Almer Faiq Rusdy sebagai Ketua Umum Kadin Jabar lantaran dianggap menabrak aturan organisasi.
“Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” kata Roy.
Roy mengatakan, bukanya mendamaikan dua kubu yang bertentangan, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie malah berpihak dan melantik Almer di Cirebon, pada 27 November 2025 lalu.
“Padahal, sebelumnya pihak Kadin pusat menjanjikan akan mempertemukan Almer dengan Nizar untuk mengakhiri kemelut dualisme Kadin Jabar,” ujarnya.
Janji tinggal janji, katanya. Belakangan, malah Kadin Indonesia mengesahkan Almer sebagai Ketua Kadinprov Jabar di mana pelantikannya dilakukan di Cirebon.
Kecewa dengan keputusan Kadin Indonesia, Kadinda se-Jabar yang diwakilkan ke Ketua Kadinda Kabupaten Garut Rajab Priljadi dan Ketua Kadinda.
Kabupaten Indramayu Mulyadi Cahya melayangkan gugatan terhadap pengurus teras Kadin Indonesia.
Dalam gugatan yang teregister dengan nomor 1356/Pdt.G/2025/PN JKT. SEL, yang digugat, antara lain Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho, Wakil Ketua Widiyanto Daputro, dan Wakil Ketua Erwin Aksa.
