BERITAIND.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, menanggapi keputusan pemerintah yang mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket di tengah krisis avtur.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus dikawal ketat agar tidak justru membebani masyarakat secara tidak proporsional.
“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa (7/4/26).
“Sementara transparansi struktur biaya dari maskapai dan kebijakan mitigasi dari pemerintah justru minim,” lanjutnya.
Menurutnya, krisis avtur memang menjadi tantangan serius bagi industri penerbangan.
Namun, solusi yang diambil tidak boleh serta-merta mengorbankan daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kalau kenaikan ini dianggap sebagai langkah darurat, maka harus jelas indikatornya, batas waktunya, dan mekanisme evaluasinya,” katanya.
“Jangan dibiarkan menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” lanjutnya.
Rivqy juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi praktik yang tidak sehat, termasuk kemungkinan maskapai memanfaatkan momentum krisis untuk menaikkan harga secara berlebihan.
Lebih lanjut, Rivqy menekankan, pemerintah harus konsisten dan adil dalam mengatur harga tiket, tidak hanya saat kondisi naik tetapi juga ketika situasi membaik.
“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun,” jelasnya.
“Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah juga harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” ujarnya.
Dia menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan manfaat ketika biaya operasional maskapai menurun.
“Jangan sampai ada kesan: kalau naik cepat sekali disesuaikan, tapi kalau turun malah sunyi, seolah tidak ada kewajiban untuk menurunkan harga. Ini soal keadilan dan kepercayaan publik,” kata Rivqy.
Rivqy lantas meminta pemerintah, regulator, dan maskapai untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas.
“Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” pungkasnya.