BERITAIND.COM, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Taufiq R Abdullah, mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik agresif dengan menyeret Israel ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Taufiq menegaskan, dunia internasional harus memberikan sanksi yang tegas atas tindakan penyiksaan dan kekerasan brutal aparat Israel terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan kemanusiaan di kapal Global Sumud Flotilla.
“Kami mengecam keras tindakan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan, lebih-lebih tindakan kekerasannya,” tegas Taufiq di Jakarta, Senin (25/5/26).
“Itu semua adalah kejahatan yang harus dihentikan dan diberi sanksi. Tentara Israel sudah berkali-kali menunjukkan perilaku kriminal baik terhadap usaha-usaha kemanusiaan maupun perdamaian. PBB tidak boleh kalah lagi dengan arogansi Israel yang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum internasional yang berlaku,” paparnya lagi.
Aksi represif militer Israel kali ini dinilai sudah melampaui batas kemanusiaan.
Salah satu relawan asal Indonesia, Rahendro Heruwibowo, membeberkan testimoni mengerikan mengenai penyiksaan fisik yang dialaminya selama berada di dalam tahanan Israel.
Rahendro mengaku diseret ke daratan lalu dijebloskan ke dalam bilik khusus yang diduga sengaja disiapkan sebagai ruang penyiksaan.
“Selama perjalanan pemindahan, para relawan mendapat perlakuan sangat kasar dari aparat Israel. Borgol dipasang luar biasa kencang lalu sengaja dimainkan (ditarik),” ungkapnya.
“Kami dipaksa berjalan sambil menunduk kepala, dan kalau ada yang jatuh langsung ditendang. Saya juga dipukul berkali-kali, diinjak, hingga disetrum,” lanjut Rahendro menceritakan kekejaman yang dialaminya.
Melihat kekejaman tersebut, Taufiq R Abdullah menilai sikap diamnya dunia internasional justru menjadi ‘lampu hijau’ bagi Israel untuk terus melakukan kejahatan lintas negara tanpa rasa takut.
“Selama ini dunia internasional terkesan diam dan ketakutan, sehingga Israel terbukti bisa leluasa bertindak semena-mena,” cetusnya.
Taufiq meminta pemerintah tidak sekadar fokus pada urusan birokrasi pemulangan para relawan ke tanah air.
Ia menuntut Kementerian Luar Negeri menjamin hak kesehatan dan pemulihan psikologis korban yang mengalami trauma mendalam.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada para WNI yang menjadi korban,” katanya.
“Selain itu, pendampingan trauma healing juga penting dilakukan agar kondisi fisik dan mental mereka benar-benar pulih,” pungkasnya.