BERITAIND.COM, JAKARTA – Pemanggilan Presiden Prabowo terhadap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani untuk membahas penguatan pariwisata dan optimalisasi aset negara patut diapresiasi.
Pemanggilan itu sebagai sinyal kuat bahwa sektor ini kembali diposisikan sebagai mesin pertumbuhan nasional.
Ikatan Alumni NHI menyambut baik perhatian presiden tersebut, namun sekaligus memandang perlu memberi sejumlah catatan dari para praktisi dan pakar yang bekerja langsung di lapangan.
Sebab, tantangan terbesar pariwisata Indonesia bukan kekurangan destinasi, melainkan lemahnya integrasi antarsimpul ekosistem yang membuat biaya tinggi, layanan tidak efisien, dan peluang pasar sering tidak tertangkap optimal.
Andi Rene Rohadian, Pengurus Ikatan Alumni NHI (IKA NHI) Bidang 3 dan Pakar Logistik, menilai percepatan holding PT Pos harus segera dituntaskan karena logistik merupakan komponen besar dalam HPP dan pricing industri pariwisata.
Konsolidasi 21 BUMN logistik di bawah PT Pos yang ditargetkan selesai pada 2026 menjadi langkah penting untuk menekan biaya duplikasi, memperkuat jaringan distribusi, dan memangkas inefisiensi yang selama ini membebani pelaku usaha wisata.
“Dalam industri yang sangat sensitif terhadap biaya, keterlambatan, dan kepastian pasok, logistik yang tidak efisien akan langsung memukul harga paket wisata, margin hotel, dan daya saing destinasi,” jelasnya dalam keterangan yang diterima beritaind.com, Selasa (23/6/26).
Ludwig Glen Lisapaly, Pengurus Ikatan Alumni NHI (IKA NHI) Bidang 3 dan mantan Angkasa Pura yang saat ini aktif di Asosiasi Logistik, menegaskan bahwa optimalisasi Angkasa Pura juga harus menjadi prioritas karena bandara masih menjadi salah satu bottleneck paling mahal dalam pariwisata.
Data kuartal I 2026 menunjukkan InJourney Airports melayani 38,20 juta penumpang di 37 bandara, naik 5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun kenaikan trafik belum otomatis berarti pembenahan layanan, karena antrean panjang, delay, biaya tinggi, dan ketidakkonsistenan kualitas layanan masih menjadi sumber friksi yang berdampak langsung pada pengalaman wisatawan dan biaya operasional pelaku industri.
Wisnu Aji Nugroho, Ketua 3 IKA NHI yang juga Dewan Pengawas dan Pengajar Dewan Komisaris di Korporasi/BUMN/BUMD dan Koperasi dari Ikatan Komite Audit Indonesia, menilai lemahnya pengawasan Komisaris terhadap Direksi membuat banyak keputusan strategis lolos dari risiko sejak awal.
Dari sisi struktur, konsolidasi BUMN pariwisata dan pendukungnya masih berjalan lambat, hingga pertengahan Juni 2026, BP BUMN baru memangkas 216 entitas dari total portofolio BUMN nasional, sementara penyederhanaan di klaster pariwisata belum benar-benar tuntas.
Karena itu, jika Danantara ingin mendorong pariwisata, penguatan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko tidak bisa ditunda lagi.
Herdi Heryadi, Pengurus IKA NHI Bidang 3 yang saat ini aktif di Ekosistem Pariwisata Labuan Bajo, menekankan bahwa tantangan terbesar pariwisata Indonesia hari ini bukan kurangnya destinasi, melainkan kurangnya integrasi.
Indonesia memang memiliki alam kelas dunia, budaya kelas dunia, dan keramahtamahan kelas dunia, tetapi sering kali kalah pada akses, konektivitas, tata kelola, dan kualitas layanan.
Karena itu, Danantara harus hadir bukan hanya sebagai pengelola aset negara, tetapi sebagai penggerak integrasi ekonomi pariwisata melalui optimalisasi aset yang tepat sasaran dan investasi yang benar-benar dibutuhkan pasar.
Di titik ini, setiap investasi atau program strategis Danantara sebaiknya melewati Market Validation Review sebelum dieksekusi.
Pertanyaan dasarnya sederhana, tetapi menentukan apakah pasar benar-benar membutuhkan ini, dan apa kata pelaku yang setiap hari menjual destinasi tersebut?
Banyak proyek gagal bukan karena kurang modal, melainkan karena dibangun di atas asumsi permintaan yang tidak diverifikasi.
Karena itu, pelaku lapangan tidak cukup hanya diminta menjalankan program, mereka harus ikut menentukan arah program sejak awal agar keputusan yang diambil tidak berubah menjadi langkah mubazir.
Penutup paling penting datang dari Wisnu Aji Nugroho, sangat penting bagi Danantara melibatkan praktisi di lapangan sebelum mengambil langkah apa pun, karena keputusan yang tidak diuji oleh realitas operasional hanya akan melahirkan biaya tambahan, temuan berulang, dan program yang jauh dari kebutuhan pasar.
Dalam sektor pariwisata, yang dibutuhkan bukan sekadar niat baik dan aset besar, melainkan keberanian untuk mendengar mereka yang setiap hari berhadapan dengan wisatawan, biaya, layanan, dan kompetisi.
Tanpa itu, transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara akan sulit benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang efektif